Pemprov Lampung Dinilai tidak Transparan dalam Membayar DBH

Plt Kepala BPKAD Kota Bandarlampung M. Ramdhan
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Pemprov Lampung dinilai tidak transparan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) se-kabupaten/kota. Indikasinya, kata pejabat Pemkot Bandarlampung,  saat dana dibayarkan tidak disertai perinciannya.

“Selama ini, Pemprov Lampung dalam mengirimkan dana DBH isinya hanya surat keputusan plus dana yang kita dapat tanpa ada perinciannya,” kata Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandarlampung,” M. Ramdhan kepada teraslampung.com Jumat 25 Februari 2022.

“Mestinya Pemprov itu seperti pemerintah pusat diawal dia sudah mengeluarkan SK ketetapan, ini lho jatah kabupaten/kota setahun itu sekian berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan dan segala macamnya itu,” tambahnya.

Menurut Plt Kepala BPKAD Kota Bandarlampung, dia sudah berupaya secara informal menyampaikan kebutuhannya kepada teman-temannya di BPKAD Provinsi Lampung agar setiap menyetorkan DBH disertai perinciannya.

“Saya sudah sering menyampaikan ke teman-teman di BPKAD Pemprov secara informal dan jawaban mereka selalu ‘nanti kita akomidir’ gitu,” ungkap M. Ramdhan.

“Ini kan seperti pajak restoran, hotel dan lain-lain pajak milik kabupaten/kota. Pajak masyarakat yang dipungut oleh pengusaha dan pengusaha yang menyetor ke kabupaten/kota. DBH ini sebetulnya pajak kita (kabupaten/kota) yang ditarik/diambil sama propinsi. Nah, pemikiran bahwa uang itu milik kita (kabupaten/kota) bukan uang provinsi saya harapkan muncul di kawan-kawan di Pemprov Lampung,” jelasnya.

Sebagai bahan perbandingan, M. Ramdhan menjelaskan bahwa ada daerah lain yang menyetorkan DBH ke kabupaten/kota tidak per triwulan tapi setiap bulan dan ini lebih efektif.

“Kalau daerah lain, kalau saya ngobrol dengan teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan ada yang setiap bulan dibayar DBH-nya,” jelasnya.

“Kalau tiap bulan dibayarkan DBH itu kan tidak terlalu besar nih. Belum lagi kita bicara bunga selama dana DBH itu mengendap di bank dan belum disetorkan ke kabupaten/kota,” ungkapnya.

Lebih jauh M. Ramdhan menjelaskan untuk tahun 2021 Pemkot Bandarlampung baru menerima DBH untuk triwulan 1 dan 2, sisanya 3 dan 4 belum dibayar.

“DBH yang dibayarkan Pemprov Lampung tahun 2021 baru triwulan 1 dan 2 sisa belum dibayar. Nilainya per triwulan itu sekitar Rp19 milyar lebih. Berbeda dengan Pajak Rokok, kalau ini sudah dibayar sampai triwulan 3 yang nilainya Rp9 milyar lebih,” katanya.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini saya harapkan Pemprov segera mencairkan/membayar DBH plus Pajak Rokok yang belum dibayarkan,” harapnya.

Adapun komponen Dana Bagi Hasil (BDH) provinsi ke kabupaten/kota adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

Dandy Ibrahim