Beranda News Pusiban Pemprov Lampung Ditargetkan Capai Pertumbuhan Ekonomi 6,6 Persen Per Tahun

Pemprov Lampung Ditargetkan Capai Pertumbuhan Ekonomi 6,6 Persen Per Tahun

167
BERBAGI
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Pemerintah Provinsi Lampung ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen tahun 2016. Selain itu inflasi pada kisaran 3,0 sampai 5,0 persen, jumlah penduduk miskin maksimal 10 persen dan pengangguran terbuka  berkisar 5,2 sampai 5,5 persen.

Hal itu disampaikan Kasi Wilayah IVA Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mukjizat,  pada Sosialisasi Permendagri No 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, di Ruang Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Kamis (30/7/2015)

Dalam acara yang dibuka Asisten Bidang Umum Pemprov Lampung, Hamartoni Ahadist, itu hadir antara lain Sesditjen Keuangan Daerah Indra Baskoro,  dan Kasubdit Wilayah IV M. Arif Iriansyah.

Dalam paparannya Mukjizat menjelaskan lima indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik yaitu ketepatan waktu penetapan,  porsi belanja untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Selain itu tingginya persentase realisasi APBD  dan rendahnya Silpa, ketepatan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD.

“Pada tahun 2013 Lampung merupakan satu di antara 7 provinsi yang tepat waktu dalam penetapan APBD.  Diharapkan tahun 2016 penetapan APBD juga sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Mukjizat.

Mukjizat mengatakan,  pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang bersumber antara lain dari PBB selain Perdesaan dan Perkotaan Dan Pph dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau PMK mengenai Perkiraan Alokasi DBH Pajak TA 2016.

“Khusus DBH Cukai Hasil Tembakau digunakan antara lain peningkatan kualitas bahan baku,  pembinaan industri dan /atau pemberantasan barang kena cukai palsu. Yakni sesuai UU No. 12 tentang Cukai dan PMK yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur,”kata dia.

Untuk DBH Sumber Daya Alam dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH SDA TA 2016. “Apabila belum ditetapkan maka berdasarkan realisasi pendapatan 3 tahun terakhir.  Selain itu dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi tahun 2016, ” terang Mukjizat.

Khusus DBH Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya 0,5 persen dari total DBH Migas.  Yakni sebagaimana diamanatkan dalam PP No 55 tahun 2015 tentang Dana Perimbangan.

Terkait dengan pengeluaran pembiayaan,  Pemda dapat meminjam yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan. Selain itu untuk memberdayakan masyarakat. Pemda juga dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir,  melakukan penyertaan modal dan atau penambahan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemda  serta BUMD agar tumbuh dan berkembang.

Sementara itum Asisten Bidang Umum Hamartoni Ahadist mewakili Gubernur M Ridho Ficardo,  mengatakan terkait integrasi UU No. 23 tahun 2014 ke dalam RPJMD Perubahan, maka RPJMD  Provinsi Lampung harus disusun selaras dengan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita Jokowi-JK).

“Sedangkan Pedoman penyusunan APBD 2016 yaitu sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Pemerintah,  prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD. Yakni sesuai Permendagri No 52 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016,” katanya.

Loading...