| Pemkot Bandar Lampung yang diwakili Pj Walikota Sulpakar menerima laporan LHP dari Ketua BPK RI Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni, Kamis (5/11) |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com—Pemerintah Provinsi Lampung menempati urutan pertama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan per -29 September semester II tahun 2015 pada 16 Pemerintah Provinsi/ kabupaten/kota Se-wilayah Lampung. Provinsi Lampung tercatat dengan jumlah laporan hasil pemeriksaan 40, temuan 471, rekomendasi 1.036 lalu jumlah rekomendasi 89,58 % disusul Bandar Lampung hasil pemeriksaan 36, temuan 365 dan rekomendasi 883 jumlah rekomendasi 87,88 % dan terkecil adalah Pesisir Barat hasil pemeriksaan 1, temuan 22, rekomendasi 58 jumlah rekomendasi 8,62 % (lihat tabel).
Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Ambar Wahyuni dalam Media Workshop atas LHP Lampung 2015 yang dilaksanakan di gedung BPK RI , Kamis (5/11) mengatakan kegiatan BPK meliputi pemeriksaaan kinerja, mulai dari pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sekaligus implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual tahun anggaran 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015.
Menurut Ambar, BPK implementasi sistem akutansi pemerintah berbasis akrual TA 2014 sampai dengan triwulan III tahun 2015 pada Pemrov masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatiaan yaitu penyusanan rodmap implementasi SAP berbasis akrual tidak melibatkan semua kepala satuan kerja. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainya.
“Kebijakan dan sistem akutansi belum seluruhnya diimlpementasi, pemutakhiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi,” ujarnya.
Ambar juga menyebut SDM pengelolal keuangan aset dan TI belum semua memiliki kompetinsi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai.
Selain itu, lanjt Ambar, Bandar Lampung juga perlu mendapat perhatiaan yaitu belum mempunyai rencana/strategis dalam implementasi SAP berbasis akrual, para kepala satuan kerja belum mendapat pernyataan tertulis untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual. BPK juga menyorot sistem aplikasi yang dimiliki tidak terintegrasi vertikal dan horisontal. “Proses perencanaan pemeliharaan, dan pengembang aplikasi telah dilakukan tetapi belum didokumentasikan.
“Terdapat beberapa ketentuan dalam kebijakan akutansi yang tidak relevan dengan SAP berbasis akrual, optimalisasi SDM belum memadai dan tidak mempunyai dokumen terkait pengaturan akses logical ke aplikasi dan database,” jelasnya.
Kendati demikian, sambung Ambar problem pemda belum menyusun dan menetapkan rencana/strategi implementasi SAP berbasis akrual secara memadai, kepala daerah belum mendapatkan pernyataan komitmen, contohnya fakta integritas dari SKPD yang mendukung perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan solusi BPK menerangkan menysusun dan menetapkan rencana yang strategi.Mas Alina Arifin/Dewira
Peringkat Penyelesaian Rekomendasi BPK berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah diselesaikan
Daerah Jumlah LHP Temuan Rekomendasi Jumlah
Rekomendasi
Tanggamus 21 204 514 95,33 %
Tulangbawang Barat 5 70 165 94,55
Lampung Selatan 23 258 635 95,55
Lampung Barat 20 204 446 91, 48
Metro 23 233 520 91,15
Provinsi Lampung 40 471 1036 89,58
Tulang Bawang 22 253 589 88,96
Pringsewu 7 93 233 87,98
Bandar Lampung 36 365 883 87,88
Lampung Tengah 22 249 616 81,38
Mesuji 6 77 224 77,68
Waykanan 20 206 514 62,84
Pesawaran 11 143 378 61,90
Lampung Timur 25 251 615 61,79
Lampung Utara 23 249 605 60,50
Pesisir Barat 1 22 58 8,62
Total 305 3.348 8.031 81,25
Sumber BPK Perwakilan Lampung
