Penambangan di Way Tenumban Pesisir Barat Ilegal

  • Bagikan

 

LBH dan Walhi saat konpres di kantor LBH Bandarlampung

Bandarlampung, Teraslampung.com—LBH Bandarlampung dan Walhi Lampung mendesak Pemkab Pesisir Barat untuk menghentikan sementara kegiatan penambangan ilegal di Way Tenumbang, Kabupaten Pesisir Barat  . Demikian hasil konpres di kantor LBH Bandarlampung, Selasa (21/10).

Menurut Direktur LBH Lampung Wahrul Fauzi Silalahi perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan ilegal awalnya adalah PT Jaya Lelaga yang bergerak di bidang penambangan batu diberikan persetujuan lingkungan oleh Pekon Negeri Ratu tahun 2013 untuk aktivitas sekala kecil, namun dalam perkembangannya PT Jaya Konstruksi yang memenangkan tender proyek pelebaran jalan Pesisir Barat (Biha Punggung), disebutkan telah membeli PT Jaya Lelaga.

Sebelumnya PT Jaya Konstruksi dicurigai tidak memiliki stok material guna melaksanakan proyek pelebaran jalan di Pesisir Barat.

Proses ekspolitasi skala besar tersebut berawal dari laporan yang masuk ke LBH Bandarlampung melalui Bapak Juniadi yang mempertanyakan perkembangan kasus yang ditangani Polda Lampung dimana sebelumnya telah dilakukan penyegelan alat angkut truck dan alat berat ekskavator namun belum menyentuh pada penyegelan perusahaan yang mengoperasikan stone chuser (pemecah batu) dan asphalt mixing plant (AMP).

Wahrul menjelaskan , LBH Bandarlampung dan Walhi Lampung melakukan investigasi ke lokasi pada  18 0ktober 2014  lalu dan menemukan aktivitas pengerukan batu di sungai Way Tenumbang oleh ekskavator yang diangkut sejumlah truck yang melintasi aliran sungai. Ditemukan pula tiga stone chuser yang beroperasi dan satu AMP yang terus mengepulkan asap polusi . Bahkan diketahui aktifitas penambangan merekan tidak berizin alias ilegal.

Oleh karena itu, kata Wahrul,  LBH dan Walhi mendesak agar Pemkab Pesisir Barat, Gubernur Lampung melalui BPLHD Provinsi turun tangan untuk melakukan pemantauan lokasi dan kinerja BPLHD Kabupaten Pesisir Barat. Mendesak Polda Lampung melakukan pengembangan dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan hidup hingga menemukan aktor utamanya. Dan mengupayakan dilakukannya pemulihan kerusakan lingkungan oleh Pemkab maupun perusahaan.

Mas Alina

  • Bagikan