Beranda News Lingkungan Penambangan Pasir GAK, DPRD Lampung Segera Keluarkan Rekomendasi Pencabutan Izin PT LIP

Penambangan Pasir GAK, DPRD Lampung Segera Keluarkan Rekomendasi Pencabutan Izin PT LIP

867
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung akan segera mengeluarkan surat rekomendasi tentang pencabutan izin PT Lautan Indonesia Persada yang punya izin menambang pasir di sekitar Gunung Anak Krakatau dari Pemprov Lampung. Izin PT LIP didapatkan PT LIP di era Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

BACA: Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau, Walhi Desak Izin PT LIP Segera Dicabut

“Karena PT LIP ini melakukan aktivitas penambangan di zona tangkap, tentu itu menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2018. Untuk itu, besok akan kita sampaikan surat rekomendasi pencabutan izin operasional PT LIP kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke eksekutif,” kata Ketua Komisi II, Wahrul Fauzi Silalahi saat bertemu dengan para peserta aksi unjuk rasa, di ruang rapat besar DPRD Lampung, Senin (16/12/2019).

Wahrul mengatakan berdasar hasil audiensi dan rapat dengar pendapat dengan warga dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), pihaknya sepakat akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin operasional PT LIP.

Sebelumnya ratusan warga atas nama Aliansi Masyarakat Rajabasa bersama Forum Rakyat Lampung Selatan (Forlas), menggelar demonstrasi di DPRD Provinsi Lampung untuk menolak aktivitas penambangan pasir hitam di GAK). Mereka mendesak agar izin operasional PT LIP dicabut.

Saat audiensi dengan Komisi II dan Wakil Ketua DPRD Lampung, Juhariansyah Arifin mewakili Forlas menyatakan adanya aktivitas penambangan membuat warga merasa khawatir dengan potensi bencana seperti tahun lalu.

”Kami resah dan khawatir penambangan pasir akan membuat GAK longsor yang menyebabkan bencana tsunami seperti 22 Desember 2018 lalu,” kata dia.

BACA: Kantongi Izin Pemprov Lampung, PT LIP Siap Mengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lampung, Raden Muhammad Ismail mengatakan harus ada kajian ilmiah mendalam soal dampak aktivitas penambangan sebelum melahirkan sebuah rekomendasi.

Menurutnya, jika masyarakat sudah merasakan adanya dampak dari aktivitas tersebut, maka proses kajian dimaksud bisa dikesampingkan.

“Artinya di sini kita melihat urgensi kepentingan masyarakat banyak. Dan sudah merupakan tugas utama Pemerintah untuk mengakomodir dan memberikan solusi untuk masalah yang terjadi di masyarakat,” katanya.