Penanganan Covid-19 di Lampung Utara: Terapkan PPKM, tetapi Para Siswa Belajar Tatap Muka

  • Bagikan
Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Bupati Lampung Utara, Budi Utomo

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM skala mikro mulai diberlakukan di Lampung Utara terhitung sejak Selasa (4/5/2021). Lucunya, meskipun menerapkan PPKM tetapi Pemkab Lampung Utara tetap memperbolehkan para siswa dan guru mengikuti belajar-mengajar secara langsung atau tatap muka.

Aturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan PPKM berbasis mikro adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021‎ Tentang Perpanjangan PPKM berbasis mikro dan ‎mengoptimalkan Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 dan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 dengan tentang yang sama.

Namun, di Lampung Utara, penerapan PPKM ditengarai tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu karena Pemkab Lampung Utara tetap memperbolehkan pelaksanaan KBM tatap mua di tengah PPKM. Sementara, ‎pada poin kesembilan (b) dalam Interuksi Mendagri dan Interuksi Gubernur jelas tertera bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama PPKM dilakukan secara daring.

‎”Pelaksanaan KBM tetap dilaksanakan karena tidak berpatokan pada zona merah, oranye atau hijau,” tegas Bupati Budi Utomo usai penetapan PPKM di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (4/5/2021).

Budi Utomo mengatakan, pelaksanaan KBM tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama empat menteri. KBM baru akan dihentikan jika didapati adanya tenaga pendidik atau peserta didik di suatu sekolah positif terpapar Covid-19.

“SKB empat menteri tidak mengatur soal zona. KBM akan dihentikan manakala ada yang terpapar di sekolah tersebut,” kata dia.

Begitupun saat ditanya mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Lampung Utara mengenai banyaknya warga yang menolak menerapkan protokol kesehatan terhadap kerabat mereka yang berstatus suspek Covid-19, Budi ‎malah terkesan cari ‘aman’ terkait persoalan ini.

Penjelasan yang diberikan sama sekali tidak mengisyaratkan akan ada langkah tegas terkait penolakan – penolakan tersebut. Padahal, penolakan protokol kesehatan dalam prosesi pemakaman ini menjadi salah satu alasan terjadinya tingginya kasus Covid-19 di Lampung Utara. Alasan ini sempat disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan, Dian Mauli.

“Dilema ini terjadi di seluruh Indonesia, tapi, ‎nanti akan kami komunikasikan secara kekeluargaan manakala ada pasien Covid-19 yang meninggal dunia,” terangnya.

‎Sampai saat ini, total kasus Covid-19 telah menyentuh angka 1.472 kasus. Dari ke-1.472 kasus itu, 47 pasien di antaranya meninggal dunia. Mirisnya, 32 persen atau 15 pasien yang meninggal di antaranya meninggal 15 di bulan April.

  • Bagikan