Penasihat Hukum Terdakwa Perampokan Toko Emas di Lamtim Persoalkan Hasil Visum

  • Bagikan
Osep Doddy

Teraslampung.com, Bandarlampung — Osep Doddy, SH, MH,  advokat dari kantor Lawfirm Mawardi & Partners, yang menjadi penasihat hukum (PH), Sindu Manata, terdakwa perampokan emas,  mempermasalahkan hasil visum yang dikeluarkan dr. Dono Endarto dari RS Imanuel Bandar Lampung.  Ini diungkapkannya saat diwawancarai Teraslampung.com, Selasa (19/5/2015).

Osep Doddy mengungkapkan, hasil visum tersebut dijadikan alat bukti penyidik Polres Lampung Timur yang menetapkan kliennya sebagai tersangka dan dikenakan pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan).

Sindu  ditangkap dan ditahan penyidik pada  November 2014.  Perampokan emas dan uang yang disangkakan terhadap Sindu terjadi di Jalan Raya Margatiga, Lampung Timur  pada  16 Agustus 2012.

Perampokan di siang hari bolong ini dilakukan 4 orang yang menggunakan senjata api.  Suharto alias Acung, korban perampokan menderita kerugian emas seberat 1 kg dan uang sekitar 75 juta rupiah.  Selain itu korban mengalami luka-luka di kepala karena dipukul pelaku menggunakan gagang pistol.  Saat ini, Sindu sedang menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Sukadana.

Menurut Osep Doddy, hasil visum baru dikeluarkan dr. Dono Endarto tanggal 30 Januari 2015, jauh sesudah kejadian perampokan berlangsung.  Visum dikeluarkan atas surat permintaan penyidik Polres Lamtim tertanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani Iptu Jalaludin.

Osep Doddy menjelaskan visum yang dikeluarkan untuk menerangkan kejadian yang telah lampau melanggar Instruksi Kapolri No.Pol:INS/E/20/IX/75 tentang tata cara permohonan/pencabutan visum et repertum.  Dalam instruksi tersebut tidak dibenarkan mengajukan permintaan visum tentang keadaan korban yang telah lampau.

“Oleh karenanya kami menganggap hasil visum yang dikeluarkan dr. Dono ini cacat hukum, dan harus dibatalkan,” ujar Osep.

Menurut Osep Doddy, karena hasil visum dikeluarkan tidak melalui prosedur yang benar, sepatutnya tidak dijadikan alat bukti.

“Ini merugikan hak dan kepentingan hukum klien kami, yang telah ditangkap dan ditahan tanpa alat bukti permulaan yang cukup,” jelasnya.

Osep Doddy berharap, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, tidak menerima hasil visum ini sebagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam persidangan di PN Sukadana, dr. Dono  membenarkan hasil visum dikeluarkannya pada tanggal 30 Januari 2015.  Dalam kesaksiannya, dr. Dono mengungkapkan ketidaktahuannya tentang prosedur permintaan visum.

  • Bagikan