Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pencairan ADD di Lampung Utara, 25 Desa Dapat Perlakuan Istimewa

Pencairan ADD di Lampung Utara, 25 Desa Dapat Perlakuan Istimewa

310
BERBAGI
Ilustrasi Alokasi Dana Desa (Ist).

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Entah apa alasannya, sebanyak 25 desa di Lampung Utara ternyata telah menerima enam bulan Alokasi Dana Desa‎ tahun 2019 di tahun lalu. Fakta ini terbilang menarik lantaran hanya 25 desa ini yang mampu mencairkan 6 bulan ADD, sedangkan 207 desa lainnya hanya mampu mencairkan ADD sebanyak tiga bulan.

Terkait tunggakan ADD 2019 itu, ratusan perangkat desa sempat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemkab Lampung Utara‎, Senin (2/12/2020). Tuntutan jelas yakni menuntut Pemkab Lampung Utara untuk segera mencairkan tunggakan 9 bulan ADD 2019 dan bukannya enam bulan.

“Memang benar ada desa yang sudah mencairkan enam bulan ADD tahun 2019. Informasi itu saya dapat di akhir tahun 2019,” terang sumber tepercaya Teraslampung.com, Jumat (21/2/2020).

Tapi, jumlahnya yang diketahuinya kala itu hanya sekitar 22 desa dan bukannya 25 desa. Informasi ini membuat sejumlah kepala desa kecewa  karena adanya perlakuan diskriminatif.

“Kalau dulu informasinya hanya 22 desa. Tidak tahu kalau sekarang sudah bertambah jadi 25 desa,” katanya.‎

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Utara, Habibie, membenarkan da 25 desa yang mencairkan enam bulan ADD 2019.

Ke-25 desa yang telah mencairkan enam bulan ADD 2019 hanya mengajukan pencairan tunggakan ADD untuk satu bulan ADD di tahun 2020 ini. Sementara bagi desa yang hanya menerima tiga bulan ADD di tahun 2019 dapat mengajukan pencairan untuk empat bulan.

“Pengajuan pencairan 1 bulan ADD itu diperuntukan bagi desa yang telah menerima 6 bulan di 2019. Jumlahnya ada 25 desa,” katanya.

Hingga kini, total desa yang telah mengajukan pencairan tunggakan ADD ‎2019 telah mencapai 160 desa. Namun, ia tidak begitu mengetahui apakah ke-160 desa itu telah rampung pencairannya atau tidak.

“Kami hanya memroses pengajuan yang telah lengkap berkasnya untuk disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Jadi, kami enggak tahu apakah ke-160 desa itu sudah cair ADD-nya atau belum,” tutur dia.

Loading...