Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pencairan Uang Proyek, Ini Alasan Pemkab Lampura Belum Bisa Penuhi Keinginan Para...

Pencairan Uang Proyek, Ini Alasan Pemkab Lampura Belum Bisa Penuhi Keinginan Para Kontraktor

194
BERBAGI
‎Wakil Bupati Sri Widodo menemui perwakilan para kontraktor, Senin (16/10/2017).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pemkab Lampung Utara mengakui belum dapat memenuhi tuntutan para kontraktor yang menginginkan pencairan uang proyek sesegera mungkin. Alasannya, dana yang tersedia untuk membayar proyek saat ini hanya berjumlah Rp7 miliar.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya paham dengan kondisi rekan – rekan. Tapi, kondisi riilnya, kami hanya mampu bayar Rp7 Miliar untuk sementara ini,” kata Wakil Bupati Sri Widodo kepada perwakilan kontraktor.

Orang nomor dua di Lampung Utara ini menuturkan, apa yang terjadi ini bukan hal yang disengaja melainkan memang di luar kontrol mereka. Padahal, mereka telah berupaya semaksimal mungkin memenuhi tuntutan para kontraktor.

“Sekali lagi, saya merasa ikut prihatin dan turut merasakan kondisi rekan semua. Tapi, inilah relaitanya. Untuk saat ini, kami hanya mampu menyediakan uang Rp7 Miliar dan ternyata reka – rekan tak setuju dengan pilihan yang kami tawarkan,” jelasnya.

‎Mantan Kepala Dinas Kesehatan itu juga secara gamblang membeberkan, peluang pencairan dana proyek dalam waktu dekat sangatlah kecil. Sebab, sudah dipastikan tak akan ada aliran dana yang masuk dalam waktu dekat. Kenyataan pahit ini terpaksa disampaikannya karena ia tak ingin membuat para kontraktor terus berharap.

“Kalau dalam waktu dekat, saya pastikan tidak ada penambahan dana. Tentu, harapannya akan ada penambahan dana yang masuk, tapi saya enggak mau umbar janji,” tegas dia.

Kendati demikian, untuk menghapus kegelisahan para kontraktor terkait kepastian kapan mereka dapat menerima hak – haknya, Sri Widodo menyatakan akan membahas lebih lanjut permasalahan ini dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

“Saya akan membahas dengan Kepala BPKA untuk memastikan apakah pencairan itu dapat dilaksanakan pada bulan ini atau November mendatang. Mungkin, dalam waktu 2 atau 3 hari ini sudah didapat kepastiannya,” paparnya.

Di lain sisi, Mirza, perwakilan kontraktor menjelaskan bahwa keputusan untuk menolak dana Rp7 Miliar yang ditawarkan oleh Pemkab ini merupakan keputusan bersama mereka. Hal ini untuk menghindari potensi benturan antar sesama mereka.

“Kalau Rp7 Miliar itu enggak temu pak Wabup. Kami enggak mau saling sikut hanya untuk memperebutkan dana itu,” ‎tegas dia.

Sementara Adi Rasyid, kontraktor lainnya meminta Pemkab menyampaikan hasil keputusan pembahasan mereka terkait kepastian pencairan uang proyek melalui organisasi – organisasi jasa konstruksi. Dengan demikian, mereka tak lagi mesti ramai – ramai mendatangi kantor Pemkab hanya untuk mendengar ‎kepastian waktu pencairan uang proyek.

“Kami ini juga malu seperti ini. Eloknya, Pemkab sampaikan keputusan itu melalui organisasi – organisasi tempat kami bernaung,” ‎katanya.

Pertemuan antara para pejabat Pemkab dengan perwakilan kontraktor yang berlangsung di loby kantor Pemkab ‎yang sambil berdiri itu akhirnya selesai dengan kesimpulan akan ada kepastian dari Pemkab terkait waktu pencairan dana proyek dalam tempo dua atau tiga hari mendatang.