Pencemaran di Pantai Kunjir, Ini Kata Walhi Lampung

  • Bagikan
Bukti pencemaran pantai di kawasan Desa Kunjir, Lampung Selatan, ditemukan pada Senin, 18 Otober 2021. Foto: dok Walhi Lampung
Bukti pencemaran pantai di kawasan Desa Kunjir, Lampung Selatan, ditemukan pada Senin, 18 Otober 2021. Foto: dok Walhi Lampung

TERASLAMPUNG.COM — Belum selesai penegakan hukum terhadap kasus pencemaran pantai di kawasan Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan, kini kembali muncul kasus serupa di pantai Kunjir, Lampung Selatan.

Walhi Lampungbersama masyarakat Desa Kunjir, Lampung Selatan yang  melakukan pengamatan pada Senin 18 Oktober 2021 menemukan gumpalan hitam seperti aspal yang diduga minyak mentah di beberapa titik di Desa Kunjir.

Berdasarkan  keterangan masyarakat Desa Kunjir, pencemaran limbah merupakan kejadian yang terus terulang. Hampir setiap setahun sekali pembuangan limbah terjadi.Namun pada kejadian yang sebelumnya masyarakat belum melaporkan kepada pihak yang berwenang karena dampak yang ditimbulkan tidak dirasakan langsung.

“Aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pencemaran di pesisir pantai Lampung. Walhi Lampung menilai pencemaran lingkungan di pesisir pantai di Lampung Selatan akan terus berulang karena lemahnya penegakkan hukum pelaku pencemaran lingkungan hidup,” kata Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, Rabu (20/10/2021).

Walhi menyoroti ketidakjelasan penanganan kasus pencemaran di kawasan pesisir Lampung. Menurut Walhi Lampung kasus pembuangan limbah yang diduga minyak mentah dari kapal tanker yang berbentuk seperti gumpalan aspal berwarna hitam di perairan Tanggamus, Pesawaran, hingga Lampung Selatan sejak September lalu sampai saat ini masih jelas tindak lanjutnya.

“Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait sudah sejauh mana upaya penyelidikan dan pengungkapan kasusnya kemudian saat ini ditemukan lagi kejadian yang sama di wilayah pesisir Provinsi Lampung. Dan kini kejadian kembali terjadi di pantai Desa Kunjir, Lampung Selatan,” kata dia.

“Ini sepertinya ada dugaan unsur kesengajaan karena terjadi cukup masif dan dalam rentang waktu yang cukup dekat. Kemungkinan juga hal ini akibat lemahnya upaya pengungkapan kasus dan penegakan hukum sehingga kejadian yang sama muncul kembali,” Irfan menambahkan.

Irfan menilai tidak ada gunanya Mabes Polri, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun lapangan melakukan pengumpulan bukti dan kegiatan lainnya jika tidak dapat mengungkap siapa pelakunya dan menjatuhkan sanksi yang tegas.

“Jangan sampai muncul kecurigaan dan ketidakpuasan publik akibat lambannya proses penegakan hukum dalam kasus ini dan kurang transparannya pemerintah dan kepolisian dalam pengungkapan kasus ini,” ujarnya.

Kini masyarakat Desa Kunjir telah merasakan dampak dari pencemaran limbah yang terbentang di sepanjang area pesisir, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sudah hampir satu bulan lamanya tidak melaut dan masyarakat yang bekerja di sektor wisata turut menerima dampaknya yang berakibat sepi dari pengunjung.

Walhi Lampung meminta kepada Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas pelaku pencemaran limbah tersebut.

Selain itu, proses pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan. Walhi juga akan terus mengawal kasus ini, karna kasus serupa telah terjadi di pesisir Lampung Timur pada tahun 2020 dan tidak ada penyelesaian. Jangan sampai kasus yang terjadi di bulan September dan Oktober ini terulang kembali dikemudian hari karna tidak ada efek jera terhadap pelaku.

Minyak atau minyak mentah merupakan kategori Bahan Beracun dan Berbahaya ( B3) dan jika terus menerus atau dalam kurun waktu tertentu berada di wilayah perairan laut maka akan berdampak mematikan biota laut, terumbu karang, pencemaran air laut dan juga berpengaruh terhadap pariwisata jika terjadi d wilayah peissir tempat wisata.

Sanksi terhadap pelaku yang melakukan pembuangan B3 sudah cukup tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 103
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dandy Ibrahim

  • Bagikan