Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pencemaran Limbah, DPRD Lampung Utara Ancam Segel Kantor PT TWBP

Pencemaran Limbah, DPRD Lampung Utara Ancam Segel Kantor PT TWBP

3651
BERBAGI
Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Jony Bedial, menjawab pertanyaan wartawan, usai rapat dengar pendapat bersama perwakilan PT TWBP dan perwakilan warga Desa Blambanganpagar, Kamis (30/1/2020).
Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Jony Bedial, menjawab pertanyaan wartawan, usai rapat dengar pendapat bersama perwakilan PT TWBP dan perwakilan warga Desa Blambanganpagar, Kamis (30/1/2020).

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Kantor PT Tunas Wibawa Bakti Persada (TWBP), Blambanganpagar, Lampung Utara terancam disegel oleh DPRD Lampung Utara. Langkah ini baru akan dilakukan jika pemilik pabrik pengolahan singkong itu tidak mengindahkan pemanggilan berikutnya dari DPRD Lampung Utara.

“Jika sampai panggilan ketiga, pemilik perusahaan tidak juga datang maka PT TWBP akan kami segel,” tegas Ketua Komisi III DPRD Lampung Utara, Jony Bedial, usai rapat dengar pendapat bersama perwakilan perusahaan dan perwakilan warga Desa Blambanganpagar, Kamis (30/1/2020).

Pihak Komisi III mengaku s‎angat kecewa dengan kebijakan perusahaan yang mengutus seseorang yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Padahal, pertemuan ini penting karena membahas dugaan pencemaran limbah dan tuntutan warga sekitar pabrik.

“Mestinya yang datang itu pemilik atau pemimpin perusahaan supaya dapat menghasilkan kebijakan dalam rapat. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya,” tandasnya.

Untuk persoalan limbah misalnya, menurut Jony sedianya pihak perusahaan benar – benar memastikan bahwa pengolahan limbah yang mereka hasilkan benar – benar telah berjalan dengan baik.

“Dengan demikian, tidak ada lagi timbul keluhan warga seputar pencemaran lingkungan seperti saat ini. Perusahaan harus benar – benar membersihkan limbah mereka supaya tidak lagi menimbulkan keluhan dari warga,” paparnya.

Setelah persoalan dugaan pencemaran limbah rampung maka pihak pihaknya perusahaan wajib memenuhi isi perjanjian dengan warga yang telah dibuat ‎sejak awal pabrik berdiri pada tahun 1996 silam.

“Akomodir tenaga kerja dari warga sekitar dan pengolahan li‎mbah singkong (onggok) sesuai perjanjian yang ada,” urai dia.

‎Di lain sisi, Rifki Jauhari selaku perwakilan warga mengatakan, kedatangan mereka dalam rapat untuk mengadukan persoalan dugaan limbah dan perjanjian yang telah lama diingkari oleh pihak perusahaan.

“Kedatangan kami ke sini untuk mengadukan persoalan limbah dan perjanjian yang diingkari oleh perusahaan,” katanya.

Mantan anggota DPRD Lampura periode 2004-2009 ‎ini berharap pihak legislatif akan mampu menghasilkan keputusan penting terkait aduan mereka. Persoalan ini dikhawatirkan akan menjadi bom waktu jika tidak dicarikan solusinya dengan secepatnya.

“Sesuai perjanjian, porsi tenaga kerja ialah 40 persen dari warga sekitar, tapi sekarang porsinya hanya tinggal lima persen saja‎. Belum lagi soal limbah yang dikeluhkan warga,” ulas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD Lampung Utara, Romli bersama Komisi III melakukan inspeksi mendadak di kantor PT  TWBP pada. Senin (27/1/2020). Sidak ini untuk menindaklanjuti laporan warga seputar dugaan pencemaran lingkungan yang ‎diakibatkan oleh limbah pabrik.

Loading...