Beranda News Lingkungan Pencemaran Teluk Lampung, Polda Lampung Tetapkan Manajer Teknik PT Pelindo Sebagai Tersangka

Pencemaran Teluk Lampung, Polda Lampung Tetapkan Manajer Teknik PT Pelindo Sebagai Tersangka

328
BERBAGI
Pencemaran air laut (Ilustrasi/tempo.co)

TERASLAMPUNG.COM — Polda Lampung menetapkan manajer teknik PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) II Panjang, Lampung, Yoga Suryadarma, sebagai tersangka pencemaran Teluk Lampung. Kasus pencemaran limbah yang menyebabkan belasan kwintal ikan kerapu mati itu dilaporkan para nelayan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) pada Januari 2013 lalu.

Kepala Humas Polda Lampung, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sulistyaningsih, mengatakan tim penyidik Polda sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajer teknik Pelindo.

“Dia pengawas pelaksanaan kegiatan. Jadi kami minta keterangan terkait aktivitas pengerukan dan pembuangan yang dilakukan. Tim penyidik juga memeriksa konsultan pengawas yang ditunjuk Pelindo untuk proyek ini. Perkara ini cukup besar melibatkan hajat hidup orang banyak,” kata Sulistyaningsih, Selasa (11/9/2013).

Pada pertengahan Maret 2013 lalu Polda Lampung pun telah melakukan gelar perkara terhadap perkara ini. Selain memaparkan informasi hasil uji laboratorium dan keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup, Polda Lampung sudah memeriksa beberapa saksi.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, Heru Widjatmiko, mengaku pihaknya sudah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kasus pencemaran Teluk Lampung dengan tersangka Yoga Suryadarma. Dengan adanya SPDP itu Kejaksaan Tinggi Lampung akan segera menunjuk jaksa peneliti untuk memeriksa berkas perkara.

”Setelah lengkap, barulah perkara ini dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang,” kata Heru.

Kepala Humas PT Pelindo II, Denny Sonjaya mengatakan pihaknya akan memberi pendampingan hukum kepada Yoga. Dia memastikan masalah ini tidak akan mengganggu operasional di Pelabuhan Panjang.

”Kami menghormati proses hukum,” kata Denny.

Denny mengatakan PT Pelindo II mengklaim aktivitas pengerukan dan pembuangan yang dilakukan legal. Menurut Denny keputusan menetapkan lokasi pengerukan dan pembuangan limbah (dumping area) di Teluk Lampung merupakan kewenangan sepenuhnya dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Dasar hukumnya, menurut Denny, adalah Surat Keputusan Wali Kota Bandarlampung No. 744/III.20/HK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan izin pengerukan berupa Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1042/2012 tertanggal 1 November 2012.

Izin itu menetapkan berbagai aspek kegiatan, termasuk volume pengerukan, target kedalaman perairan, lokasi pengerukan (dredging area), lokasi pembuangan (dumping area), peralatan, maupun metode kerjanya. Kegiatan pengerukan yang telah direncanakan sejak 2010 ini mulai dilakukan di alur pelayaran pada 17 November 2012.

Sopian Sitepu, pengacara Fokkel, mengatakan kerugian yang dialami para pembudidaya ikan kerapu akibat pencemaran pantai itu mencapai Rp 8 miliar.

“Jumlah itu baru berdasarkan perhitungan nilai ikan yang mati. Artinya belum termasuk  kerugian akibat mereka tidak bisa melakukan membenihan dan pembesaran setelah peristiwa ini terjadi. Kasus ini juga menyebabkan tahun 2013 tidak akan ada ekspor ikan kerapu dari Lampung,” kata Sopian Sitepu.

Menurut Sopian Sitepu pihak PT Pelindo Cabang Panjang telah melanggar ketentuan pembuangan limbah seperti yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 52 tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Karena tidak puas dengan solusi  mengatasi pencemaran Teluk Lampung yang dilakukan PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) Cabang Panjang, ratusan pengusaha kerapu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerapu Lampung (Fokkel) melaporkan PT Pelindo Cabang Panjang ke Polda Lampung. Para pembudidaya ikan kerapu itu menuntut pihak PT Pelindo Panjang untuk bertanggung jawab atas matinya semua ikan kerapu yang mereka budidayakan di jaring apung di Pantai Hanura, Kabupaten Pesawaran.

Belasan kwintal ikan kerapu milik para pengusaha itu mati sejak akhir Desember 2012 lalu. Ikan-ikan di sekitar Teluk Lampung juga mati. Kematian ikan-ikan itu diduga karena terjadinya booming phitoplankton alga merah (red ted) atau Cochlodinium polykricoides terjadi di Teluk Lampung. Red itu muncul karena dipicu oleh adanya limbah yang dibuang ke laut.

“Kami tidak memprotes pengerukan pantai tersebut. Yang kami sesalkan adalah pihak P Pelindo tidak berkoordasi dengan kami saat mau membuang limbah. Seharusnya limbah hasil pengerukan itu tidak dibuang di wilayah dekat jaring apung kami,” kata Mulia Bangun Sitepu, ketua Fokkel.

Mulia Bangun Sitepu mengatakan di sekitar Pantai Hanura, Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, terdapat sekitar 3.000 jaring apung untuk budidaya kerapu milik lebih dari 100 pengusaha. Kompleks budidaya ikan kerapu itu selama ini juga menjadi program percontohan nasional dan menjadi andalan ekspor Lampung.

“Limbah hasil pengerukan pantai itu dibuang sekitar 8 mil atau 12 kilometer dari pelabuhan tersebut atau di sekitar Pulau Condong, Pulau Tegal, dan Teluk Hanura. Jarak antara Pulau Condong, Pulau Tegal, dan Teluk Hanura itu sangat dekat dengan tempat kami melakukan budidaya kerapu. Limbah itulah yang memicu munculnya alga merah dan menyebabkan semua ikan kerapu kami mati,” kata dia.

Mas Alina Arifin