Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pencopotan Dua Pejabat Teras Lampura Disinyalir Cacat Hukum

Pencopotan Dua Pejabat Teras Lampura Disinyalir Cacat Hukum

821
BERBAGI
Plt Bupati Lampung Utara, Sri Widodo

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pencopotan Syahbudin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Wahab (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Utara) ‎disinyalir tidak sesuai aturan atau cacat hukum. Pasalnya, surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengalihtugasan keduanya diduga kuat tak lagi berlaku.

Menurut‎ sumber terpercaya, sejatinya, persetujuan terkait pencopotan Syahbudin dan Wahab telah dibatalkan oleh pihak Kemendagri pada tanggal 28 Mei lalu. Keputusan diambil dalam rapat perwakilan Pemkab Lampung Utara bersama lintas kementerian dan pihak Pemerintah Provinsi Lampung.

“Surat persetujuan itu memang asli adanya tapi pasca dikeluarkannya keputusan mengenai pembatalan rolling pejabat, surat itu sudah tidak berlaku seperti yang dibahas dalam rapat belum lama ini,” terangnya, Rabu (6/6/2018).

Dengan adanya keputusan itu, kata dia, semestinya Pemkab Lampung Utara tidak lagi memindahtugaskan seorang pejabat sesuka hatinya. Sayangnya, faktanya bertolak belakang dengan hasil rapat yang telah disepakati.

“‎Hasil rapat terkait rolling itu tanggal 28 Mei lalu, sedangkan persetujuan tentang rolling pejabat (Syahbudin dan Wahab) terbit pada 30 April. Mestinya, keputusan baru yang harus diikuti bukan keputusan lama,” beber dia.

BACA: Kemendagri Minta Plt Bupati Lampura Batalkan Rolling Pejabat

Ketika persoalan ini ditanyakan kepada Sri Widodo, dengan diplomatis Sri Widodo mengatakan bahwa surat pencabutan persetujuan tersebut itu sama sekali belum pernah diterimanya.

“Saya tidak menerima surat pencabutan itu,” kelit Sri Widodo.

Sebelumnya, dengan dalih keadaan mendesak, Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara, Sri Widodo kembali mencopot Syahbudin (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR) dan Wahab (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/DPMD), Rabu siang (6/6/2018).

Syahbudin dipromosikan oleh Sri Widodo menjadi Asisten II Sekretaris Kabupaten, sedangkan Wahab dipromosikan sebagai Staf Ahli bupati bidang keuangan. Namun, baik Syahbudin maupun Wahab tak terlihat hadir dalam prosesi pelantikan mereka.

BACA: Sri Widodo Akhirnya Anulir Rolling Pejabat Eselon III dan IV Lampura

Kebijakan mutasi yang kembali dilakukan oleh Sri Widodo ini tentu sangat mengejutkan semua pihak khususnya kedua pejabat tersebut. Sebab, kebijakan ini diambil hanya selang dua hari pasca kunjungan tim Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengawasi jalannya proses pengembaian jabatan kepada para pejabat yang ‘ditendang’ oleh Sri Widodo secara sepihak.

Parahnya lagi, kebijakan yang diambil oleh Sri Widodo diduga kuat dipengaruhi oleh desakan para kontraktor yang menginginkan Syahbudin dimentalkan dari jabatannya. Pertemuan antar mereka terjadi dua jam sebelum prosesi pencopotan Syahbudin dan Wahab.

Keputusan mutasi keduanya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 821.21-57-II/38-LU/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb, berdasarkan surat Mendagri nomor 821/2690/SJ tanggal 30 April 2018, perihal persetujuan mutasi pejabat pemimpin tinggi Pratama Kabupaten Lampura.

BACA: Awasi Pembatalan Rolling Pejabat, Tim Kemendagri Sambangi Pemkab Lampura

Usai pelantikan yang tak dihadiri oleh Syahbudin dan Wahab tersebut, Sri Widodo menegaskan bahwa pelantikan yang baru dilakukan itu sah meski kedua pejabat yang dilantik tidak hadir. Apalagi, pelantikan untuk keduanya telah mendapat restu dari Mendagri pada akhir April lalu.