Beranda News Nasional Pendampingan Siti Aisyah Masih Terganjal Aturan Hukum Malaysia

Pendampingan Siti Aisyah Masih Terganjal Aturan Hukum Malaysia

331
BERBAGI
Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim (Foto: liputan6.com)

TERASLAMPUNG.COM — Niat Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses kekonsuleran untuk bisa melakukan pendampingan terhadap Siti Aisyah, warga Banten terduga pembunuh saudara tiri Presiden Korea Utara, Kim Jong Nam, hingga kini masih belum berhasil.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim mengaku mamahami keinginan pemerintah Indonesia itu. Namun, katanya, saat ini Kepolisian Malaysia masih melakukan investigasi sehingga prosesnya tidak bisa diganggu.

“Penyidikan tak bisa diganggu gugat. Dia itu masih diinvestigasi belum didakwa, jadi dia itu masih terduga dalam proses itu polisi tidak dibenarkan untuk dia (Siti Aisyah) berjumpa dengan siapa, karena masih diinvestigasi” kata Zahrain di kantor Kedutaan Malaysia Kamis (23/2/2017).

Datuk Seri Zahrain Mohammed Hashim memastikan Siti Aisyah akan ditahan selama 21 hari. sesuai dengan hukum Malaysia. Setelah itu, polisi akan memberi keputusan, apakah kasus hukumnya dilanjutkan ke meja hijau atau dilepaskan karena tidak ada bukti kuat.

Jika kasus hukumnya berlanjut, Dubes Zahrain memastikan akses kekonsuleran akan diberikan kepada Siti Aisyah.

Sebelumnya di tempat berbeda Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyayangkan sikap yang Malaysia tidak memberikan akses kekonsuleran.

Akses kekonsuleran dibutuhkan karena Indonesia ingin memastikan apakah identitas paspor terduga pelaku adalah benar-benar Siti Aisyah, bukan orang lain.

“Kita selama ini berasumsi sesuai dengan paspor, jadi itu mengapa kita tegaskan hari ini untuk segera diberikan akses konsuleran bagi WNI yang ditahan,” kata Tata.

“Permintaan ini sesuai dengan Konvensi Wina 1961 atau konvensi pada 1963 Wina, masalah kekonsuleran merupakan kewajiban negara penahan untuk memberikan info pada negara yang warga negaranya ditahan. Ada kata-kata without delay pada pasal 36 kewajiban negara yang untuk memberikan akses konsuleran,” ucap dia.

Permintaan untuk memberikan akses kekonsuleran sudah disampaikan saat Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Vietnam dan Malaysia. Pertemuan itu dilangsungkan di sela-sela G20 di Bonn.

“Kenapa kita mendesak ini untuk memastikan identitas paspor yang sudah kita verifikasi sesuai dengan orang yang ditahan, sehingga kita bisa berikan hak kekonsuleran kepada yang bersangkutan,” ucapnya.

sumber: liputan6.com