Penerima Insentif Covid-19 di Lampung Utara Beda Data, Ini Kata Dewan

  • Bagikan
Ilustrasi tenaga kesehatan/@shuttersto
Ilustrasi tenaga kesehatan/@shuttersto

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Komisi IV DPRD Lampung Utara mendesak Dinas Kesehatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik perbedaan data mengenai tenaga kesehatan penerima insentif Covid-19 tahun 2020. Jika tidak, spekulasi liar akan terus bermunculan di tengah masyarakat terkait persoalan itu.

“Heran juga kok data BPK dan Dinkes itu tidak sama. Eloknya, Dinkes menjelaskan secara detil mengapa hal itu sampai terjadi,” papar salah satu anggota Komisi IV DPRD Lampung Utara, ‎Ibnu Hajar, Rabu (3/3/2021).

Menurutnya, penjelasan dari Dinas Kesehatan harus segera dilakukan untuk meredam pelbagai spekulasi liar dalam persoalan itu.

“Jangan terus dibiarkan agar tidak menjadi bara dalam sekam di kemudian hari. Kredibilitas ‎BPK itu sudah teruji dalam menjalankan tugasnya. Jadi, harus ada penjelasan yang rasional dari Dinkes terkait hal itu,” kata dia.

Sebelumnya, ‎telah ada LSM Gempur Lampung Utara yang menyoroti perbedaan data antara BPK dan Dinas Kesehatan seputar realisasi insentif Covid-19 ‎untuk para tenaga kesehatan. ‎Bahkan, mereka meminta aparat penegak hukum untuk segera merespon perbedaan data itu.

Terungkapnya perbedaan data itu berawal dari keterangan mantan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia ‎Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Jaruan Tamam belum lama ini. Kala itu, ia didampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Hendri US. Menurut Jaruan, tenaga kesehatan penerima insentif ‎yang menangani Covid-19 pada bulan Juni berjumlah 109 orang, sedangkan total tenaga kesehatan penerima insentif yang sama di bulan Juli berjumlah 31 orang.

“‎Total anggaran insentif untuk bulan Juni 562.453.000. Untuk bulan Juli, total anggarannya sebesar Rp142.500.000,” kata Jaruan.

Menariknya, apa yang disampaikan oleh Jaruan itu ternyata tidak sesuai dengan LHP BPK. Untuk bulan Juni, realisasi jumlah tenaga kesehatan penerima insentif ada 127 orang dengan total angaran sebesar Rp562.483.000. Adapun untuk bulan Juli, total tenaga kesehatannya hanya 37 orang dengan anggaran sebesar Rp142.500.000.

Merujuk pada data LHP ‎dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 itu maka terdapat selisih jumlah tenaga kesehatan sebanyak 24 orang (Juni-Juli). ‎Lucunya lagi, total anggaran untuk kedua bulan tersebut ternyata lebih besar atau sama meski jumlah tenaga kesehatannya lebih sedikit dari hasil audit BP‎K.

Loading...
  • Bagikan