Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Penetapan RPJMD Lampura Melampaui Batas Waktu, Drama Terus Berlanjut

Penetapan RPJMD Lampura Melampaui Batas Waktu, Drama Terus Berlanjut

46
BERBAGI

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‘Drama’ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara tahun 2019-2024 sepertinya belum akan berakhir. Penyebabnya dikarenakan dasar hukum jadwal penetapan RPMJD yang melewati batas waktu ternyata belum ada.

Konyolnya lagi, ternyata ‎yang dijadikan pegangan oleh pihak legislatif dalam menetapkan jadwal pengesahan RPJMD di luar batas maksimal hanya sebatas keterangan lisan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan bukannya berupa surat tertulis.

“Kami sudah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, enggak ada masalah (jika lewat batas waktu)” papar Ketua Sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah usai paripurna penyampaian RPJMD tahap akhir pada Sabtu malam (21/9/2019).

Rendy mengatakan, kondisinya akan jauh berbeda jika penyampaian RPJMD dilakukan setelah tanggal 25 September yang menjadi batas akhir penyerahan. Sementara mengenai waktu penetapan RPJMD dapat dilakukan sebelum bulan September berkahir.

“Kecuali penyampaiannya lewat tanggal 25 September memang enggak kit‎a terima. Banyak diskresi dalam persoalan ini,” jelasnya.

Kendati demikian, Rendy mengatakan, hasil konsultasi seputar pengesahan RPJMD di luar batas waktu yang ditetapkan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan melainkan hanya sebatas lisan saja.

“Hanya keputusan lisan. Rencananya, kami akan minta itu sepulang dari ini,” kelitnya.

‎Di sisi lain, Wakil Bupati Budi Utomo terlihat berhati – hati dalam menyikapi persoalan ini. Ia menyerahkan sepenuhnya persoalan RPJMD yang di luar batas waktu ini kepada pemerintah pusat.

‎”Nanti, pemerintah pusat yang berikan penilaian. Yang penting, program visi dan misi sudah disampaikan,” kata dia sembari berlalu.

‎Belakangan ini, persoalan RPJMD Lampung Utara 2019-2024 cukup menguras energi semua pihak. Inti dari persoalan ini adalah belum adanya pimpinan Definitif DPRD, sedangkan batas waktu RPJMD tinggal menghitung hari. Sementara pimpinan sementara DPRD sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membahas apalagi mengesahkan RPJMD.

Singkat cerita, pihak eksekutif dan legislatif ‎akhirnya menemukan solusi terkait persoalan ini karena pihak Kemendagri mengizinkan pimpinan sementara DPRD untuk membahas dan mengesahkan RPJMD. Dasar inilah yang membuat pihak legislatif menggelar sidang paripurna penyampaian RPJMD pada Sabtu malam yang notabene bukanlah hari kerja. ‎Penandatanganan nota kesepakatan RPJMD sendiri dijadwalkan pada Senin siang (30/9/2019).

Loading...