Pengadaan Bilik Disinfektan Bermasalah, DPRD Lampura Sempat Panggil Dinkes

  • Bagikan
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam
Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Persoalan potensi ketidak‎wajaran harga dalam pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 ternyata telah lama menarik perhatian pihak legislatif. Buktinya, mereka telah sempat mempertanyakan hal itu dalam rapat Komisi IV DPRD Lampung Utara pada Selasa (17/3/2021).

“Kami sudah minta penjelasan secara detil mengenai hal itu pada Sekretaris. Yang bersangkuta enggak bisa menjelaskannya,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Lampung Utara, Arnol Alam baru – baru ini.

Lantaran tak bisa menjawab pertanyaan, pihaknya terpaksa menunda pembahasan seputar hal tersebut dalam waktu dekat. Ia juga meminta pihak Dinkes tidak mengirimkan perwakilan melainkan dihadiri langsung oleh Kepala Dinkes, Maya Natalia Manan.

“Kami sampaikan hendaknya tidak berwakil. Kepala dinasnya langsung yang datang,” kata dia.

Sebelumnya, proyek pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 untuk penanganan pandemi Covid-19 diduga bermasalah. Alasannya, biaya yang dikeluarkan untuk tiap bilik itu berpotensi di luar batas kewajaran.

Potensi ketidakwajaran harga itu tertuang jelas dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Ringkasnya, hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Menyikapi temuan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Hendri US mengatakan, persoalan ini telah ditangani oleh pihak auditor. Pihaknya juga telah mendapat informasi bahwa PPK kegiatan itu telah memiliki dokumen seputar kewajaran harga dalam pengadaan tersebut. Dokumen itulah yang akan digunakan untuk menjawab LHP BPK seputar temuan kegiatan itu.

“Saya dengar – dengar informasi dari PPK-nya, sudah ada itu,” terangnya ‎

Loading...
  • Bagikan