Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pengalihan Lokasi Program Kotaku dari Kotaalam ke Candimas Dinilai Langgar Aturan

Pengalihan Lokasi Program Kotaku dari Kotaalam ke Candimas Dinilai Langgar Aturan

64
BERBAGI
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Exsadi
Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Exsadi

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara menilai pengalihan program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kelurahan Kotaalam ke Desa Candimas menyalahi aturan. Alasannya, penetapan Kotaalam sebagai lokasi program Kotaku ditetapkan oleh menteri, sedangkan penetapan Desa Candimas dilakukan oleh pejabat di bawahnya.

“Kalau memang benar penetapan Desa ‎Candimas dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, sedangkan Kelurahan Kotaalam ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tentu hal ini menyalahi aturan,” papar Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Kamis (15/10/2020).

Ia mengatakan, pengalihan program Kotaku dari Kotaalam ke Desa Candimas yang dituangkan dalam dua keputusan berbeda dan terkesan mendadak memberi isyarat nyata kepada publik ada persoalan besar dibaliknya. Apalagi yang mengeluarkan dua kebijakan itu bukan pejabat yang sama melainkan atasan dan bawahannya (Menteri dan Direktorat Jenderal).

“‎Secara hierarki (jenjang jabatan), lebih tinggi menteri daripada direktorat jenderal. Jadi, jelas mestinya yang berlaku itu keputusan menteri dan bukannya keputusan dirjen,” tegas dia.

Di sisi lain, ‎Lurah Kotaalam, Kotabumi Selatan, Lampung Utara, Felix S‎ulandana mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan resmi tentang pengalihan lokasi ‎tersebut. Ia malah mengetahui kabar itu dari media sosial baru – baru ini.

“Saya malah baru tahu kalau program Kotaku di Kotaalam dialihkan ke Dea Candimas. Informasi itu saya dapat dari media sosial,” katanya.

Sejatinya, pihaknya telah melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk menyukseskan program Kotaku di wilayahnya. Pembentukan Badan Keswadayaan ‎Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat telah dibentuknya sesuai arahan dari pihak yang menangani program itu.

“LKM sudah kami bentuk, tapi enggak pernah ada kabar kapan akan dimulai. Tiba – tiba dapat kabar itu sudah dialihkan,” jelas dia.

Sebelumnya, Kelurahan Kotaalam dikabarkan ‘dicoret’ dari daftar penerima program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2020. Bahkan, kabar yang beredar, program Kotaku di Kelurahan Kotaalam itu telah dialihkan ke Desa Candimas, Abung Selatan.

Jika benar demikian, tentu hal ini bertentangan dengan keputusan Menteri PUPR (M. Basuki Hadimuljono) pada tanggal 5 Maret 2020 lalu. Dalam Surat Keputusan Menteri PUPR dengan Nomor : 167/KPTS/M/2020 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat‎, hanya ada nama Kelurahan Kotaalam bersanding dengan Kelurahan Kelapatujuh, Tanjungaman, Tanjungharapan, dan Tanjungsenang. Sama sekali tak ada nama Desa Candimas, Abung Selatan dalam surat tersebut.

Koordinator program Kotaku Lampung Utara, Rio Kurniawan membenarkan bahwa sebelumnya Kelurahan Kotaalam mendapat program itu. Namun, dalam perjalanannya, program Kotaku dialihkan ke Desa Candimas.

Menariknya, proses pengalihan program Kotaku dari Kotaalam ke Desa Candimas itu diduga kuat bukanlah berdasarkan keputusan Menteri PUPR. Keputusan pengalihan itu hanya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal di Kemenpupr.

“Lewat menteri, (tapi) Dirjen sebagai teknisnya, jadi SK Dirjen,” katanya, Rabu (14/10/2020).

‎Perubahan nama lokasi itu disebabkan oleh luasan daerah kumuh di Kotaalam dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai daerah kumuh. Sementara Desa Candimas masih termasuk desa kumuh. Inilah yang membuat pihak Kemenpupr menunjuk Desa Candimas sebagai pengganti Kotaalam.

“Kotaalam kan luasan daerah kumuhnya tidak kumuh lagi. SK Dirjen itu terbit pada bulan September lalu,” katanya.

 

Loading...