TERASLAMPUNG.COM — Pengamat pendidikan Doni Koesoema menegaskan pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan terhadap tanggung jawab memajukan pendidikan di daerah. Sebab, kata Doni, dana pendidikan dari pemerintah sudah sangat besar.
“Yang diperlukan adalah komitmen Pemda. Pemda harus memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan pendidikan di daerahnya,” kata Doni Koesoema kepada Teraslampung.com, Rabu, 2 Mei 2018.
Menurut penulis buku Pendidikan Karakter itu, sekitar 63 persen dana pendidikan larinya ke daerah – daerah.
“Dari Rp.141 triliun dana pendidikan, 63 persen ke daerah – daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAU). Jadi, keterbatasan sarana fisik dan nonfisik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” kata Doni.
Doni mengatakan, selama ini Pemda selalu mengandalkan dana pusat. Mestinya, kata Doni, pemerintah daerah bisa lebih menambah anggaran pendidikan untuk menunjukkan komitmennya di bidang pendididikan.
“Salah satu yang jadi masalah adalah anggaran untuk guru honor. Pemprov atau pemkab/pemkot bisa dong menambahkan anggarannya untuk meningkatkan harkat dan martabat guru honor,” ujar pengurus Jaringan Guru Indonesia Cerdas dan Bermartabat ini.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2018, Doni mengajak para kepala daerah untuk berhenti mengeluh dengan berusaha mencari jalan keluar atau solusi di bidang pendidikan.
“Saya sering mendengar keluhan seperti dana BOS kurang. Kalau tahu kurang cari jalan keluarnya. Sekolah bersama komite sekolah bisa mencarikan kekurangan dana itu lewat CSR atau sumbangan orang tua murid. Tapi ingat, jangan memberatkan orang tua dari keluarga belum mampu,” saran Doni Koesoema.
Dandy Ibrahim
