Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Pengangkatan Tenaga Ahli Bikin Pemkot Bandarlampung Boros

Pengangkatan Tenaga Ahli Bikin Pemkot Bandarlampung Boros

294
BERBAGI
Uchok Sky Khadafi

TERASLAMPUNG.COM — Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menduga Pemkot Bandarlampung melakukan pemborosan anggaran terkait pengangkatan  tenaga ahli.

Menurut Uchok, berdasarkn SK Walikota Bandarlampung, pengangkatan tenaga ahli tidak menyebutkan keahlian khusus yang dimiliki oleh tenaga ahli. Juga tidak jelas mekanisme penunjukan, dan keahlian masing masing tenaga ahli, serta output dari hasil pelaksanaan tugas tenaga ahli.

“Yang jelas penangangkatan tenaga ahli ini penuh kejanggalan, dan pemborosan anggaran. Seperti pengangkatan tenaga ahli bukan untuk menyelesaikan masalah walikota tetapi, bisa bisa hanya untuk menambah permasalahan walikota saja karena keahlian yang diminta tidak jelas,” jelas alumni Universitas Negeri Jakarta itu, Sabtu (24/10) melalui siaran pers yang diterima Teraslampung.com.

Uchok mengatakan, pada tahun 2014, Kota Bandarlampung mengalokasi belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp.2.040.000.000, dan telah direalisasikan sebesar Rp.1.815.000.000 atau sebanyak 88.97 persen.

Selanjutnya, belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan kelangkaan profesi ini, ternyata untuk pengangkatan tenaga ahli untuk membantu walikota dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas tugas pokok walikota.

Pemborosan anggaran ini, kata mantan Direktur Forum Transparnansi Anggaran (FITRA) itu, disebabkan realisasi anggaran sebesar Rp.1.8 milyar hanya untuk 27 orang tenaga ahli. Jadi, untuk apa walikota punya sebanyak 27 orang karena walikota itu sudah punya SKPD (Satuan kerja perangkat daerah).

Ucok mengatakan, kejanggalan penggangkatan tenaga ahli bila dilihat dari orang orang yang diangkat.

“Tternyata bukan seluruhnya PNS, namun 22 diantaranya non PNS. Atas pelaksanaan tugasnya, masing masing tenaga ahli diberikan penghasilan sebesar Rp.2.2 juta sampai Rp.7.5 juta,” katanya.

Dalam satu tahun, tenaga ahli dari non PNS, yang berjumlah 22 orang akan menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.1.752.000.000, dan tenaga ahli dari PNS, yang berjumlah 5 orang akan menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.63.000.000.

“Jadi dari gambaran di atas, Kami dari CBA (Center for Budget Analysis) melihat alokasi anggaran sebesar Rp.1.8 miliar untuk 27 orang tidak efesiensi, tidak memenuhi azas kewajaran, dan kepatutan serta benar benar bahwa bapak walikota sebagai walikota pemborosan anggaran,” lanjutnya.

Uchok i menambahkan Bandarlampung sangat boros menggunakan uang APBD berbeda dengan daerah lain, yakni kabupaten Kulon Progo punya tenaga ahli hanya berjumlah 3 orang atau Kota Surabaya punya tenaga ahli hanya berjumlah 8 orang.

“Ini harus benar dievaluasi,” tandasnya.

Mas Alina Arifin

Loading...