Pengesahan Tatib Pilwabup, Bupati Lampura akan Surati Parpol Pengusung

  • Bagikan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok menjawab pertanyaan seputar kesiapan pembayaran uang proyek.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok

‎Feaby | Teraslampung.com

Kotabumi–‎Bupati Budi Utomo akan segera memberitahukan secara resmi pada partai politik pengusungnya terkait telah disahkannya Peraturan Tata Tertib DPRD Lampung Utara tentang Pemilihan Wakil Bupati. Langkah ini sebagai respon dari permintaan Partai Gerindra Lampung Utara belum lama ini.

“Sebelum sidang paripurna digelar ada pembicaraan seperti itu antara pak bupati dan pak Madri Daud selaku Wakil Ketua I DPRD. Respon bupati, surat itu akan dijadikan dasar untuk menyurati partai politik pengusungnya,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok belum lama ini.

Lekok mengatakan, pembicaraan keduanya itu didengarnya langsung karena memang kebetulan berada di ruangan yang sama untuk menunggu kuorumnya para anggota DPRD. Sejatinya, ia enggan mengomentari hal ini karena sudah masuk ke ranah politik.

“‎Karena saya ini kan hanya pelaksana dari keputusan politik, sebaiknya saya tidak dibawa ke sana. Begitu,” terangnya.

‎Sebelumnya, Partai Gerindra Lampung Utara meminta pihak eksekutif maupun legislatif untuk memberitahukan secara resmi mengenai peraturan dan pembentukan Panitia Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) Lampung Utara.

“Eloknya, partai politik diberitahukan secara resmi terkait telah disahkannya Peraturan ‎Tata Tertib DPRD tentang Pilwabup dan telah dibentuknya Panitia Pilwabup,” jelas Ketua Partai Gerindra Lampung Utara, Farouk Danial, Kamis (29/9/2021).

Sampai saat ini, mereka belum menerima pemberitahuan apapun seputar hal tersebut. Padahal, melalui pemberitahuan ini maka koalisi partai politik pengusung akan mendapat kepastian bahwa kabar pengesahan tata tertib dan panitia pemilihan itu memang benar adanya. Selama tiga hari ini, kabar tentang hal tersebut mereka dengar dari media massa dan bukannya langsung dari pihak terkait.

‎”Kalau sudah diberitahukan berarti kabar itu sudah resmi‎. Pemberitahuan itu bisa datang dari bupati atau langsung dari DPRD sendiri,” kata dia.

Kendati demikian, apa yang disampaikannya ini bukanlah mewakili suara dari koalisi partai ‎politik melainkan hanya sikap partainya saja. ‎Ia memaklumi belum adanya pemberitahuan itu mungkin karena padatnya aktivitas yang sedang dilakukan oleh pihak bupati maupun pihak legislatif.‎

  • Bagikan