Penggeledahan RSUD Ryacudu, Staf Humas RSUD Ryacudu Halangi Wartawan Meliput

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Penyidik
Kejari Kotabumi saat akan memeriksa dokumen kasus pengadaan alat Kesehatan 2009
di RSUD Ryacudu yang diduga merugikan keuangan negara Rp 1 miliar, Senin (9/5).

Kotabumi–Sejumlah wartawan sempat dihalang – ‎halangi oleh pejabat RSUD Ryacudu, Kotabumi, Lampung Utara saat akan mengambil gambar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh para penyidik Kejaksaan Negeri, Kotabumi di RSUD, Senin (9/5) siang.


BACA: Terkait Dugaan Korupsi, Penyidik Kejari Kotabumi Geledah RSUD Ryacudu

Bahkan, wartawan Teraslampung.com sempat berbantahan dengan ‎salah seorang pejabat RSUD yang dikenal sebagai Humas RSUD, Adhy Permanam usai mengabadikan momen pemeriksaan tersebut.

“Mas, enggak boleh ngambil – ngambil foto seperti itu. Sudah izin belum?” kata dia.


BACA: Korupsi Proyek Alkes RSU Ryacudu: Rugikan Negara Rp 1 M, Kejari Kotabumi akan Koordinasi dengan BPK

Menurut Adhy, setiap wartawan yang hendak mengambil harus meminta izin dulu kepada pihak terkait sebagaimana yang diatur dalam Undang –  Undang pokok Pers nomor 40 tahun 1999 atau kode etik jurnalistik. Bahkan, dengan lantangnya, ia meminta wartawan mempelajari kembali kode etik jurnalistik jika memang tak mengetahui aturan ini.

Saat wartawan ini mencoba menjelaskan bahwa tak ada larangan bagi kalangan wartawan untuk mengabadikan berbagai peristiwa khususnya di ruang publik, Adhy kembali ngotot bahwa itu dilarang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

“Mas, kata saudara saya yang juga aktif di media, baca dulu kode etik jurnalistik‎‎,” sergahnya.

Namun saat dijelaskan bahwa proses pengambilan gambar penyidikan ini telah mendapat restu dari pejabat Kejari Kotabumi yang ‎datang dalam pemeriksaan, Adhy akhirnya melunak.

“Oh, sudah ada izin dari pihak Kejaksaan ya?. Ya, sudah kalau gitu,” kelitnya.