Beranda Hukum Penggusuran Pasar Griya Sukarame, LBH Laporkan ke BPK dan Ombudsman

Penggusuran Pasar Griya Sukarame, LBH Laporkan ke BPK dan Ombudsman

225
BERBAGI
Direktur LBH Bandarlampung, Aliansi Setiadi (kanan), menjelaskan kasus alih fungsi lahan berbuah oenggusuran Pasar Griya Sukarame.

TERASLAMPUNG.COM — Sikap Pemkot Bandarlampung yang tetap berkukuh untuk menggusur Pasar Griya Sukarame mendapatkan reaksi dari LBH Bandarlampung, Rabu,18 Juli 2018. Lembaga bantuan hukum rakyat itu berencana melaporkan kasus tersebut ke BPK RI Perwakilan Lampung dan Ombudsman terkait alih fungsi lahan Pasar Griya Sukarame.

“Kami juga mengecam keras penggusuran oleh Pemkot Bandarlampung. LBH Bandarlampung sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penggusuran Pasar Griya Sukarame,” kata Direktur LBH Bandarlampung,Alian Setiadi.

Menurut Alian, LBH Bandar Lampung bersama masyarakat menyurati Ombudsman Perwakilan Lampung dengan nomor surat 65/SK/LBH-BL/VII/2018 dan surat 66/SK/LBH-BL/VII/2018 yang ditujukan kepada BPK RI Perwakilan Lampung. Semuanya dengan prihal permasalahan alih fungsi lahan pasar menjadi Kator Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

“LBH Bandar Lampung mengecam sikap arogansi pejabat Asisten I Sekretariat Kota Bandar Lampung tersebut. Karena pada dasarnya permasalahan ini masih belum jelas terhadap alih fungsinya lahan,” kata Alian.

Faktanya, kata Alian,masyarakat hadir di Pasar Griya Sukarame sejak tahun 2000 melalui surat penempatan pasar.

Pemerintah Kota Bandarlampung dalam melakukan alih fungsi lahan harus berdasarkan pada Pasal 19 Ayat 3 Poin C Perda Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 bahwa “SPPK (Subpusat Pelayan Kota) Sukarame dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukarame dan Tanjung Senang yang berfungsi sebagai pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, Perdagangan dan Jasa, Permukiman/Perumahan, Industri Rumah Tangga, dan Konservasi/Hutan Kota.”

Alian mengatakan, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kawasan Kecamatan Sukarame sebagai Subpusat Pelayanan Kota yang salah satunya adalah kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung pusat Pemerintahan Provinsi, dan bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui Perda Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 maka dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah sesuai dengan bunyi Pasal 69 Undang – Undang No 27 Tahun 2007.

Disebutkan pula: dalam hal alih fungsi lahan yang akan dilakukan oleh Pemda Kota Bandar Lampung terhadap pasar griya yang akan diganti dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung telah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan peratuan yang dibuat yaitu Perda No 10 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2030.

Alian menegaskan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung yang sewenang-wenang melakukan rencana penggusuran oleh masyarakat Pasar Griya Sukarame menyebabkan masyarakat mengalami kerugian baik secara materil dan imateril.

“Warga menjadi tidak bisa berdagang kembali dan harus berjaga setiap malam dan warga juga sering mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum untuk segera mengosongkan lahan tersebut padahal Pasar Griya Sukarame adalah satu-satunya tempat mencari nafkah bagi masyarakat,” katanya.