Pengunduran Diri Massal PPK, Pembangunan Lampura Terancam Lumpuh Total

  • Bagikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara. Foto: Teraslampung.com/Feaby Handana

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Pembangunan di Lampung Utara terancam lumpuh total pada tahun 2022 mendatang‎. Penyebabnya, pegawai yang menangani proyek ‎di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara yang mundur dikabarkan tak hanya dua orang melainkan seluruhnya.

“Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan juga pengawas dikabarkan mau mundur semua. Itu informasi yang saya dengar,” jelas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Alfian Yusuf, Kamis (30/12/2021).

Alfian mengatakan, meski belum melihat secara langsung surat pengunduran diri massal tersebut, namun jika informasi itu benar adanya maka sudah dapat dipastikan proses pembangunan fisik tidak akan dapat terlaksana di tahun depan alias lumpuh total. Poyek yang bersumber dari APBD termasuk proyek hasil pinjaman daerah senilai Rp122 miliar juga terancam tak dapat terlaksana pada tahun 2022 mendatang.

“Padahal penunjukan seorang PPK itu enggak gampang karena yang bersangkutan harus memiliki sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kalau enggak ada, enggak bisa jadi PPK,” papar dia.

Ia menjelaskan, alasan pengunduran diri massal ‎itu dikarenakan bawahannya khawatir akan bernasib sama dengan Ya, rekan sejawat mereka yang kini mendekam di Rutan Kotabumi. Ya sendiri terpaksa menjadi penghuni sementara di rumah tahanan tersebut akibat tersangkut perkara dugaan penyimpangan Jalan Kalibalangan-Cabangempat.

“Risiko yang terlalu besar yang akan dihadapi, dan ditambah dengan honor yang enggak seberapa membuat mereka tekad mereka untuk mengajukan pengunduran diri semakin kuat,” jelasnya.

Sebelumnya pada Selasa (28/12/2021), Kepala DPUPR Lampung Utara, Syahrizal Adhar membenarkan bahwa ada satu atau dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di instansi yang dipimpinnya mengajukan pengunduran diri.

“Kalau (PPK) yang mengundurkan diri, satu atau dua orang. Itu mungkin alasan keluarga,” kata Kepala DPUPR Lampung Utara, Syahrizal Adhar kala itu.

Syahrizal mengatakan, apa yang dilakukan oleh bawahannya itu merupakan hak masing – masing dari setiap PPK. Meski begitu, pengunduran diri itu ‎harus dibarengi dengan alasan yang jelas. Jika memang alasannya karena persoalan hukum, persoalannya seperti apa juga harus dijelaskan.

“Persoalan hukumnya seperti apa kok sampai mengundurkan ‎diri (juga harus jelas). Kan gitu,” paparnya.

  • Bagikan