Beranda Politik Pengurus Harian Partai Golkar Ajukan Mosi Tak Percaya kepada Airlangga Hartarto

Pengurus Harian Partai Golkar Ajukan Mosi Tak Percaya kepada Airlangga Hartarto

79
BERBAGI
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin 21 Mei 2019. - Bisnis/ Amanda Kusumawardhani
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin 21 Mei 2019. - Bisnis/ Amanda Kusumawardhani

TERASLAMPUNG.COM — Gonjang-ganjing melanda Partai Golkar menjelang pemilihan ketua baru partai berlambang pohon beringin tersebut. Hari ini, Kamis, 30 Agustus 2019, pengurus harian dan pengurus pleno Partai Golkar menyampaikan mosi tak percaya kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Mosi diluncurkan setelah mencermati kondisi dan situasi faktual partai yang dinilai sudah membahayakan dan tidak berjalan secara normal sebagai organisasi.

Ketua DPP Bidang Kebencanaan Fatahillah Ramli yang juga merupakan pengurus harian dan pengurus pleno mengatakan bahwa tidak normalnya jalan organisasi ditandai oleh penguasaan Kantor DPP Partai Golkar oleh satu pihak.

Menurutnya, akibat penguasaan kantor pusat oleh kelompok tertentu itu banyak aktivitas partai yang tidak bisa dijalankan. Salah satunya adalah rapat departemen yang tidak bisa dilaksanakan karena diusir oleh oknum yang menguasai kantor tersebut, kata Fatahillah Ramli.

Bahkan, ujar Fatahillah, beberapa waktu lalu terjadi kegiatan judi di kantor itu sehingga menjatuhkan martabat partai. Karena itulah dia menilai Golkar sudah berada pada kondisi mengkhawatirkan, bahkan membahayakan.

Fatahillah juga menyebutkan merosotnya suara Patai Golkar pada Pemilu 2019 dengan jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Golkar menempati jumlah suara pada posisi ketiga setelah Partai Gerindra, meski jumlah kursinya lebih banyak di DPR pada pemilu 2019.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar untuk Pemenangan Pemilu wilayah NTB Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan selain telah melakukan sejumlah pelanggaran AD/ART, partai juga tidak lagi melakukan Rapat Pleno semenjak rapat terakhir pada 27 Agutus 2018.

“Ini artinya sudah satu tahun Golkar tidak menggelar Rapat Pleno dan ini bertentangan dengan keputusan DPP Partai Golkar,” ujarnya.

Sirajuddin mengatakan Golkar juga tidak melaksanakan Rapat Pleno dengan agenda khusus mengenai pengesahan daftar caleg DPR RI. Padahal, daftar caleg harus dilaporkan pada Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan, kata Fatahillah.

Sirajuddin menegaskan kesalahan terbesar lainnya dari Airlangga sehingga dilakukan mosi tak percaya adalah tidak melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional pada tahun 2018. Hal itu dinilai sangat betentangan dengan AD/ART. Airlangga dinilai berkeinginan mempertahankan kekuasaannya dengan menutup aspirasi kader.

BISNIS

Loading...