Pengusutan Kasus Pemotongan Klaim Biaya Persalinan di BPJS Lamtim Terus Berlanjut

  • Bagikan

SUKADANA ,Teraslampung.com--Pengusutan kasus pemotongan dana persalinan melalui BPJS Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) masih terus berjalan.  Sebelumnya, ketua sementara DPRD Lamtim, Ali Johan Arif, meminta kepala Inspektorat, Dadang C  Hartawan, untuk memeriksa kasus ini secara internal.  Ali Johan bahkan memberi waktu 3 hari untuk pengusutan kasus tersebut.

Sekretaris kantor inspektorat Lamtim, Hanafi, memastikan pihaknya masih menelusuri kasus tersebut.  Ditemui di kantornya, Rabu (24/9), Hanafi mengatakan kasus tersebut masih dalam pendalaman oleh tim inspektorat Lamtim.

div class="__mango" data-placement="5690">

“Untuk kasus yang sudah mencuat di publik seperti ini, pasti kami akan menindaklanjutinya,” ujar Hanafi.

Meskid demikian,  kata Hanafi, dirinya  tidak bisa memastikan kapan pengusutan kasus ini selesai.

Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan pemotongan biaya persalinan melalui BPJS Kesehatan, menjadi isu yang hangat di Lamtim.  Dari sejumlah 600 ribu rupiah per pasien yang dibayarkan oleh BPJS Cabang Metro, pihak bidan hanya menerima sejumlah 180.000 rupiah.  Bahkan itu pun masih dipotong lagi, sehingga hanya tersisa 120.000 rupiah.

Sementara itu, dari penelusuran teraslampung, di Lamtim sendiri, retribusi pelayanan kesehatan diatur melalui Perda No.25 Tahun 2011.  Perda ini mengatur retribusi pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan milik pemerintah.

Fasilitas kesehatan yang menjadi objek retribusi adalah RSUD Sukadana, puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan poskesdes di wilayah Lamtim.  Perda ini sendiri diundangkan sejak tanggal 16 Desember 2011.

Dalam Perda ini disebutkan, biaya persalinan normal yang dikenakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sebesar 420 ribu rupiah.  Sebanyak Rp 277.200 untuk jasa sarana, sedangkan untuk jasa pelayanan sebesar Rp142.800.

Secara terpisah, aktivis LBH Insan Madani Lamtim, Mariah, mengatakan penerapan perda tersebut terkait BPJS Kesehatan harus dikaji terlebih dahulu.

“Jika BPJS Kesehatan membayarkan klaim setiap pasien sebesar Rp 600.000, sementara di dalam perda hanya ditarik sebesar Rp 420.000, berarti perda ini tidak tepat diterapkan untuk BPJS Kesehatan,” jelasnya.

 Mariah menambahkan, terdapat sisa dana sebesar Rp 180.000 yang belum jelas posnya.

  • Bagikan