Beranda Teras Berita Penunjukan Hendropriyono Sebagai Penasihat Tim Transisi Jadi Blunder bagi Jokowi

Penunjukan Hendropriyono Sebagai Penasihat Tim Transisi Jadi Blunder bagi Jokowi

182
BERBAGI
Hendropriyono (dok theaustralian.com)

Bambang Satriaji/Teraslampung.com

JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai banyak pihak telah melakukan langkah blunder pasca-ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Salah satu blunder serius adalah saat Jokowi mengangkat mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono. Pasalnya, publik selama ini tahu bahwa Hendro masih lekat dengan kasus pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung, yang hingga kini penyelesaiannya belum jelas.

Direktur Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai penunjukan Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi merupakan langkah yang mencemaskan.

“Ini adalah blunder. Karena seolah-olah memberi peluang pada aktor yang punya catatan kurang postif pada upaya yang tak boleh berhenti bagi penegakan dan penghormatan HAM. Masa depan Bangsa Indonesia adalah masa depan di mana HAM selalu menjadi isu utama,” kata Ray, Senin (11/8).

Ray menyarankan, tokoh-tokoh yang tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan HAM, sebaiknya ditinggalkan saja. “Jokowi sejatinya memahami efek negatif atas tokoh yang masa lalunya dikenal tak terlalu peduli pada penegakan dan penghormatan HAM. Bukankah Jokowi dapat simpati karena dinilai tidak memiliki catatan buruk soal HAM di masa lalu dan sekarang?” kata dia.

Menurut Ray, blunder pertama sebenarnya adalah ketika Jokowi tidak berani mengungkapkan sumber biaya atau dana untuk Tim Transisi. dari tim ini. Padahal, biaya yang dibutuhkan oleh tim ini tidaklah sedikit.

“Melihat besarnya cakupan kerja, sekretariat yang mentereng, dan kemungkinan banyak melibatkan orang di dalamnya, serta masa kerja sekitar dua bulan, tentu membutuhkan biaya besar.Tentu ketertutupan akan menimbulkan pertanyaan yang biasanya akan berujung pada asumsi negatif. Oleh karenanya, baiknya Jokowi kembali mempelopori semangat transparansi tersebut, sekalipun misalnya itu terkait dengan dana internal,” katanya.

Kemudian blunder yang kedua, lanjut Ray, yakni terkait dengan aktifitas dari Tim Transisi itu. Dia menilai, aktivitasnya lebih banyak terkait dengan struktur atau mungkin personalia kabinet pemerintahan RI lima tahun kedepan.

“Pembatasan yang tidak tegas soal hak dan wewenang Tim Transisi ini untuk masuk ke ranah kabinet, memang menimbulkan wajah bahwa seolah olah tim ini adalah tim bayangan kabinet. Sangat disayangkan, blunder tersebut seharusnya tidak sampai terjadi,” kata dia.

Ray menyarankan, sebaiknya Jokowi mulai secara aktif memfungsikan tim ini untuk kerja-kerja yang semestinya. Antara lain yakni melakukan koordinasi dengan pemerintahan yang tengah berjalan dan inventarisasi persoalan-persoalan kebangsaan untuk dicarikan solusinya.

Baca Juga: Mereka tak Bisa Melupakan Tragedi Talangsari
Baca Juga: Korban Tragedi Talangsari: “Kami Memang Militan. Militan untuk Hidup”

Loading...