Penutupan CV Sumber Niaga Perlu Ketegasan Walikota

  • Bagikan

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Komisi I DPRD Kota Bandarlampung meminta walikota untuk segera menindaklanjuti rekomendasi penutupan dan penghentian aktivitas CV.Sumber Niaga dengan alasan perusahaan tersebut tidak memiliki izin sejak tahun 2012 lalu.

Anggota Komisi I Ali Yusuf Tabana menegaskan,semestinya Walikota Bandarlampung Herman HN segera memerintahkan badan polisi Pamong Praja untuk segera dilakukan penutupan. Menurut Yusuf, Komisi I menunggu aksi pak wali untuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan perusahaan

DPRD dan pemerintah Kota Bandarlampung,sambungnya harus sinergis dalam menyikapi pelanggaran yang nyata dilakukan para pengusaha yang notabene tidak memberikan kontribusi positif dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita tunggu ketegasan Walikota,jika DPRD sudah tidak berkompromi dengan pengusaha nakal,semestinya Walikota cepat merespon karena persoalan perizinan itu akan berimbas positif untuk pendapatan daerah.Jika pengusaha ngotot mau buka usaha tapi tidak mempunyai izin ya untuk apa kita pertahankan,”ucapnya.

Dikatakan Ali, ketegasan Walikota dalam menindaklanjuti rekomendasi Komisi I untuk Menutup dan menghentikan kegiatan perusahaan Batching Plan tersebut dapat menjadi shock therapy bagi pengusaha lain
.
“Jika walikota tegas dan memerintahkan Pol PP untuk langsung menutup perusahaan tersebut,maka pengusaha lain akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang sama seperti yang di lakukan oleh Pemilik Sumber Niaga yaitu Nuryadi,”kata dia.

Diberitakan sebelumnya,Bapol PP Kota Bandarlampung belum dapat melakukan penutupan CV.Sumber Niaga dengan alasan belum mendapatkan instruksi dari Walikota meskipun rekomendasi penutupan perusahaan tersebut telah di terima oleh Korps Penegak Perda itu.

“Sudah ada surat tembusan dari Komisi I unuk penutupan,akan tetapi kami belum bisa bertindak tanpa adanya perintah Walikota,”terang Cik Raden,Rabu (19/11) lalu.

Meskipun Walikota telah memberikan perintah kepada Bapol PP,kata Cik Raden,pihaknya tidak bisa serta merta melakukan penutupan tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait.

“Sebelum kita melakukan penutupan,ya koordinasi dulu dengan BPMP dan BPPLH,intinya prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan akan kita jalankan.jadi bukan sembarang main tutup saja,” katanya.

  • Bagikan