Penyerapan Anggaran Payah, Jokowi Dorong Percepatan Pengadaan Barang Dan Jasa

Bagikan/Suka/Tweet:
Ilustrasi

TERASLAMPUNG.COM–Derasnya gerojokan dana pembangunan dari pemerintah pusat selalu tidak seimbang dengan penyerapan dana. Hingga 25 September 2015, dari total pagu anggaran seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 75,5 triliiun baru terealisasi sebesar Rp374,18 triliun atau 47,04 persen.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Rakernas Akuntansi Pelaporan dan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, akhir pekan lalu  (2/10) pagi.

Presiden mengingatkan, bahwa salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi yaitu penyerapan anggaran. Untuk itu, terkait dengan penyerapan anggaran yang baru mencapai 47.04 persen, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga serta gubernur, bupati, dan walikota untuk:

Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam koridor peraturan perundangan yang ada sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2015.

Kedua, segera memproses pencairan seluruh belanja yang sudah dapat diajukan tagihannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketiga, selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan permasalahan yang menghambat pelaksanaan dari penyerapan anggaran.

Yang keempat, menjadikan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP sebagai mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban anggaran.

 Lebih Komprehensif

Sebelumnya saat menyinggung mengenai hasil pencapaian opini laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2005-2014, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil mencapai kualitas opini terbaik dalam laporan keuangannya.

“Capaian tersebut hendaknya terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Bagi Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang dalam acara rakernas ini mendapatkan penghargaan karena pencapaian opini audit terbaik WTP dari data sampai dengan akhir Juni 2015 sebanyak 287 instansi pemerintah, yang terdiri dari 62 Kementerian Negara/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Pemerintah Kabupaten, dan 50 Pemerintah Kota,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sementara itu, bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapatkan capaian opini terbaik, Presiden Jokowi meminta agar terus melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, sinergi antar unit terkait, dan segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK.

Presiden mengatakan, dalam memasuki era baru pelaporan keuangan pemerintah dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan lebih komprehensif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

“Saya tidak mengatakan hal ini mudah untuk dijalankan. Perubahan ini memerlukan kerja keras dari seluruh jajaran birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama para pengelola keuangan,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden berharap  pelaksanaan Rakernas akuntansi itu menjadi momentum untuk bersama-sama bekerja keras guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur, bupati/walikota beserta jajarannya, saya menginstruksikan untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan sebaik-baiknya,” pesan Presiden Jokowi sebagaimana dibacakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akhirnya meluncurkan Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan mengundang para pelaku kebijakan dari tujuh Kabupaten, yaitu Bekasi, Bogor, Karawang, Cianjur, Purwakarta, Tangerang dan Serang.

Acara yang dihadiri oleh 280 kepala desa, 35 Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), 4 Aparat Pemberdayaan Masyarakt (PMD) Provinsi, 14 Aparat PMD Kabupaten, dan 14 Tenaga Ahli Pendamping Desa dari sejumlah Kabupaten tersebut juga membahas mengenai bebagai permasalahan mengenai pendamping desa.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, Achmad Erani Yustika, berharap beberapa permasalahan yang terkait dengan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat segera ditemukan solusinya dan proses pembangunan di desa bisa segera terlaksana dalam siswa waktu tiga bulan kedepan.

“Sebagaimana diketahui, sebanyak Rp 16.5 trilyun dana desa (setara 80% dari total DD Rp.20,766 Triliun) untuk tahun 2015 telah disalurkan dari pusat ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota, namun demikian sampai Oktober ini baru sekitar Rp.7,091 triliun yang telah dicairkan ke rekening kas desa atau setara 45% dari DD yang telah di transfer ke daerah dan setara 34% dari total DD,” ujar Erani, dalam sambutannya, di acara Peluncuran Pendamping Lokas Desa, dengan tema ‘Bekerja untuk Desa Membangun Indonesia’ di Kalibata, Jakarta, Jumat (2/10).

Untuk mengawal penyerapan dana desa, Menurut Erani, posisi pendamping desa dirasa penting untuk mengimplementasikan UU Desa. Khususnya memantau realisasi anggaran dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana desa (dari APBN) dan alokasi dana desa (dari APBD), semapai dengan akhir tahun 2015.

“Oleh karena itu, pada bulan Oktober ini dilakukan peluncuran pendamping lokal desa (PLD) yang diawali dari Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya akan diikuti 31 Provinsi lain di Indonesia sehingga total 21.000 PLD dapat dimobilisasikan dan kekurangan 5000 Pendamping Desa dapat diisi,” ujarnya.

Erani menambahkan pelaksanaan pendampingan masyarakat desa yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berjumlah 21.000 orang, diharapkantelah terseleksi dan bisa ditugaskan pada bulan Oktober ini. “Sebagian sudah bisa dimobilisasikan ke desa-desa dengan konfigurasi 1 orang PLD mendapmpingi 4 desa didukung oleh dua orang Pendamping Desa (PD) di Kecamatan, diharapakan di bulan Oktober ini seluruh desa di tanah air telah didampingi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD),” imbuhnya.

Kementerian Desa PDTT, menurut Erani akan memberikan pelatihan kepada pendamping desa yang telah dimobilisasikan tersebut. Pelatihan terrsebut, diarahakan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan, sehingga mampu memfasilitasi regulasi UU Desa kedamal implementasi/praktek berdesa.

“Dengan pengembangan skema pendampingan yang memberdayakan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, sebagai roh gerakan pembangunan desa yang berkelanjutan,” tandasnya.

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, menurut Erani perlu terus digiatkan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa dan visi desa membangun perlu terus digiatkan.

“Semoga Woekhsop dan Dialog pelaku desa membangun, pelaku kerjasama antar desa, pelaku pendampingan desa, aprat kebupaten-Kecamatan, dapat berjabat erat, bahu-membahu bekerja untuk membangun Indonesia,” tutup Erani.