Beranda Kolom Kopi Pagi Penyerapan APBD 2017 Rendah, Gubernur Lampung Harus Bergerak

Penyerapan APBD 2017 Rendah, Gubernur Lampung Harus Bergerak

76
BERBAGI

Oleh Budi Hutasuhut

Pada 2017 ini, Provinsi Lampung akan menghadapi persoalan pelik menyangkut rendahnya daya serap APBD. Dampak persoalan yang dihadapi kabupaten/kota, akibat rendahnya penyerapan APBD terutama untuk belanja modal. Dampak serius lainnya, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi.

Meskipun begitu, peran Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Padahal, Gubernur harus mendorong kabupaten/kota agar membuat kebijakan percepatan daya serap APBD, misalnya, lewat Peraturan Gubernur.

Fenomena yang terjadi pada 2017 ini, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah bekerja lelet, sehingga pada awal tahun penyerapan APBD rendah (nyaris tidak terjadi penyerapan karena berbagai faktor seperti belum adanya seperti regulasi belum disahkan) dan pada akhir tahun terjadi penumpukan. Ini lebih menunjukan, pemerintah daerah bagai melakukan malpraktek.

Pengelolaan keuangan daerah tidak dijalankan sebagaimana seharusnya sesuai regulasi yang ada. Selain itu, kondisi ini disebabkan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan legislatif tidak berjalan. Mestinya, legislatif mendorong agar eksekutif membuat laporan per triwulan atas penyerapan APBD. Setidaknya, legislatif memberi sinyal agar eksekutif menjalankan mekanisme yang ada, sehingga legislatif tahu apakah arah dan kebijakan pembangunan dalam APBD itu akan bisa tercapai atau tidak.

Sayangnya, kita tidak bisa berharap banyak pada legislatif karena lembaga ini diisi oleh orang-orang yang melihat APBD semata sebagai “tumpukan program kerja” yang sebagian dari program itu memberikan keuntungan finansial dalam bentuk pekerjaan pembangunan (proyek). Para wakil rakyat hanya memikirkan, proyek mana saja yang akan dibagi eksekutif untuk legislatif, sering harus negosiasi dalam bentuk saling menyandera.

Ketimbang mengharapkan legislatif bekerja tok cer, ada baiknya Gubernur Lampung mendorong percepatan penyerapan APBD. Kalau persoalan penyerapan itu terjadi di kabupaten/kota, Gubernur Lampung bisa menekan berdasarkan undang-undang yang ada.

Kenapa harus dilakukan percepatan APBD? Pertama, untuk memperbaiki keefektifan program/kegiatan dalam rangka menyelesaikan program dan kegiatan tepat waktu dengan tingkat realisasi anggaran yang baik. Kedua, pencapaian kinerja perlu dijaga transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang cepat bisa dinikmati masyarakat.

Ketiga, meningkatkan kredibilitas pemerintahan, sehingga realisasi anggaran cenderung tidak menumpuk di akhir tahun dan jumlah kegiatan SKPD yang tidak selesai semakin menurun.
Alasan lain yang lebih krusial adalah ego sektoral para pengelola SKPD acap kurang bisa dikendalikan ketika semua kegiatan menumpuk di akhir tahun, sehingga kegiatan dipaksakan berjalan dengan resiko “asal bekerja”, sehingga tujuan APBD agar masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan tidak tercapai. Yang menikmati justru kalangan sendiri, orang-orang yang dekat dengan pemerintahan.

Kondisi semakin parah karena SDM di SKPD memiliki latar belakang yang beragam dan nyaris tidak semua memahami pengadaan barang dan jasa secara baik, sehingga pekerjaan yang ada diserahkan kepada segelintir orang yang sudah bergelut di sana sejak awal. Akibatnya, ada dominasi kegiatan untuk kalangan tertentu, sehingga kepentingan masyarakat terabaikan. Pada tataran inilah, penganggaran dan politik akan menikah, sehingga semua kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD menjadi milik pemegang kekuasaan.

Artinya, soal keterlambatan penyerapan APBD bisa juga dicurigai sebagai keadaan yang diciptakan. Supaya, kelak, saat akhir tahun semua penkerjaan bisa didominasi pihak tertentu. Sebab itu, Gubernur Lampung harus bersuara. Ia harus bergerak. Tolong desak (lewat regulasi, tentunya) agar percepatan penyerapan APBD dilakukan, karena ini sudah memasuki triwulan kedua tahun 2017.