Beranda Teras Berita Penyidik Polresta Bandarlampung: Pungli Pelindo Langgar UU Tipikor

Penyidik Polresta Bandarlampung: Pungli Pelindo Langgar UU Tipikor

266
BERBAGI

Zainal Asikin/Teraslampung.com

Ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Penyidik Satreskrim Polresta Bandarlampung, besok (7/7/2015) akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II Panjang, Lampung.

Menurut penyidik Polresta Bandarlampung, korupsi di.PT Pelindo II cabang Panjang, yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) retribusi upah bongkar muat (share handling/handling fee) sebesar Rp 2.300 per ton, melanggar Undang-undang (UU) tindak pidana korupsi (Tipikor). Pasalnya, penarikan retribusi bongkar muat di Pelabuhan Panjang yang berlangsung sejak 1 Agustus 2012 hingga akhir Maret 2015, tidak masuk ke kas negara. Namun, untuk membuktikan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan  informasi yang dihimpun Teraslampung.com, penyidik telah memeriksan 23 perusahaan bongkar muat, ketua DPW APBMI Lampung, KSOP kelas I Panjang, Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi PT Pelindo II cabang Panjang, Manajer Uster PT Pelindo, Asisten Manajer Keuangan PT Pelindo, Advisor Hukum PT Pelindo, Manajer Keuangan PT Pelindo. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli dan saat ini masih menunggu audit dari BPKP Perwakilan Lampung.

Bahkan, sejumlah barang bukti yang disita seperti kesepakatan bersama antara PT Pelindo II dengan DPW APBMI Lampung tentang teknis pelaksanaan penanganan bongkar muat di terminal curah kering (TCK) dan non terminal (NTCK) Pelabuhan Panjang,surat DPW APBMI Lampung perihal pembatalan kesepakatan bersama, rekapan pembayaran penerimaan share handling dari DPW APBMI dan rekapan penerimaan pembayaran serta nota pembayaran.

Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Dery Agung Wijaya mengatakan, kasus pungutan lair (pungli) ini masuk dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI No.20 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Makanya kita gelar perkara dulu, untuk menentukan kasus Pelindo ini. Setelah gelar perkara internal dilakukan, yakni untuk mengetahui siapa tersangka dalam kasus tersebut. Ya tunggu saja nanti, pasti akan ketahuan hasilnya dan akan kita beberkan,”kata Dery, Senin (6/7).

Menurutnya, penyidik telah menemukan indikasi kuat bahwa adanya pelanggaran pidana dalam kasus tersebut yang menimbulkan kerugian negara, berdasarkan hasil ekspos beberapa waktu lalu bersama BPKP Lampung.

“Penanganan kasus pungli ini, tidak akan kami hentikan meskipun ada sidang gugatan perdata APBMI terhadap Pelindo II yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,”tegasnya.

Diketahui, kasus pungli ini tidak hanya diselidiki oleh Polresta Bandarlampung saja, melainkan juga diusut pihak Kejaksaan Negeri cabang Panjang. Namun, saat ditangani Cabjari Panjang, Kejari Bandar Lampung mengambil kasus tersebut dan menghentikannya, dengan alasan menunggu putusan sidang gugatan APBMI terhadap Pelindo II, cabang Panjang, di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang hingga kini masih berlangsung.

Loading...