Beranda Views Opini Peran Jurnalistik Dalam Memajukan Bangsa

Peran Jurnalistik Dalam Memajukan Bangsa

358
BERBAGI
Direktur Ekskutif Indonesian Public Isnstitute (IPI) Karyono Wibowo
Direktur Ekskutif Indonesian Public Isnstitute (IPI) Karyono Wibowo

Oleh: Karyono Wibowo
Direktur Indonesian Public Institute/IPI

Goresan pena para jurnalis menjadi saksi sejarah bahwa pers dan jurnalis berperan dalam memerdekakan sekaligus sebagai pemersatu bangsa. Dalam bentang sejarah, telah terbukti kalangan jurnalis memiliki andil besar tidak hanya dalam usaha merebut kemerdekaan. Dunia jurnalistik juga telah teruji ikut serta memajukan bangsa. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno adalah seorang wartawan handal yang dikenal tajam dalam tulisan-tulisannya. Sebagian kumpulan karya jurnalistik Sukarno dapat dibaca dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid 1 dan 2. Beberapa contoh karya tulis Sukarno antara lain, Massa Aksi
Mencapai Indonesia Merdeka, Sarinah, dan masih banyak lagi karya jurnalistik lainnya yang ditulis Sukarno.

Pada masa revolusi, pers tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi saja. Kalangan terpelajar Indonesia melalui tulisannya menjadikan pers sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dan kaum penjajah lainnya yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Melalui tulisannya, mereka menentang berbagai bentuk penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama berabad-abad.

Hampir dipastikan, mayoritas tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa di awal abad 20 berlatar belakang jurnalis. Sebagai contoh Tirto Adhi Soerjo, Ki Hajar Dewantara, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Tan Malaka hingga Bung Karno.

Bung Karno misalnya sejak usia muda telah menuangkan pikirannya di sejumlah surat kabar. Ketika indekos di Surabaya, Bung Karno dengan nama samaran Bima rutin menulis di surat kabar “Oetoesan Hindia” yang dikelola Tjokroaminoto. Ketika di Bandung, Bung Karno bersama rekan-rekan seperjuangan mendirikan surat kabar: Soeloeh Moeda Indonesia, Persatoean Indonesia dan Fikiran Ra’yat. Bahkan ketika diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Ende dan Bengkulu pun, tak menyurutkan semangat Bung Karno untuk menorehkan penanya untuk menulis dengan menjadi kontributor tetap di surat kabar Pandji Islam dan Pemandangan. Ruang penjara Banceuy Bandung tak menghentikan putra sang fajar itu untuk menulis pledoi yang membuat hakim pengadilan Landraad Bandung kerepotan. Pledoi Bung Karno yang diberi judul “Indonesia Menggugat” itu kemudian menyebar hingga ke mancanegara dan memiliki pengaruh terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Contoh lain adalah Tirto Adhi Suryo, salah satu kalangan terpelajar yang mengabdikan hidupnya untuk pergerakan perjuangan memerdekakan bangsa. Tirto menerbitkan surat kabar Soenda Berita (1903-1905), Medan Prijaji (1907) dan Putri Hindia (1908). Tirto juga mendirikan Sarikat Dagang Islam. Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli.

Tirto dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pembentuk pendapat umum. Lewat sejumlah tulisannya, ia dikenal berani mengecam pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu. Akhirnya Tirto ditangkap dan disingkirkan dari Pulau Jawa dan dibuang ke Pulau Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara). Pernah dibuang di Lampung. Setelah selesai masa pembuangannya, Tirto kembali ke Batavia, dan meninggal dunia pada 17 Agustus 1918.

Kisah perjuangan dan kehidupan Tirto memang menarik karena menginspirasi. Saking menariknya, kisah perjuangan Tirto diangkat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi Buru dan Sang Pemula.

Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Pada tanggal 3 November 2006, Tirto mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI no 85/TK/2006.[1]

Gagasan dan pesan yang disampaikan Sukarno dan para tokoh pejuang kemerdekaan itu pada hakekatnya memiliki kesamaan, yakni seruan persatuan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Peran pers nasional sebagai media pemersatu bangsa juga terlihat jelas dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 yang lazim dikenal dengan sebutan sumpah pemuda. Adalah media Sin Po edisi mingguan pada 10 November tahun 1928 sebagai media pertama yang memuat syair Indonesia Raya beserta partiturnya.

Peristiwa bersejarah di tahun 1928 yang diabadikan oleh Pers Nasional membuktikan pers memiliki peran strategis sebagai sarana merajut dan memperkokoh persatuan bangsa.

Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers di Era Reformasi

Bahwa kemerdekaan berpendapat dan berekspresi secara lisan maupun tulisan merupakan hak asasi warga negara yang dijamin konstitusi. Begitu juga kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat telah diatur dalam UU No.40/1999. UU tersebut mengandung prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, maka pers memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan regulasi yang ada. Produk karya jurnalistik yang dihasilkan harus akurat, berimbang dan independen. Akurasi jurnalistik semakin diperlukan di tengah merebaknya berita bohong (hoaxs). Pers harus berada di garda terdepan untuk mempersatukan dan memajukan bangsa. Salah satu tanggung jawab pers adalah ikut menangkal berita hoax dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Justru dengan berpegang teguh pada kaedah peraturan dan nilai-nilai etika jurnalistik menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan eksistensinya di tengah penetrasi media sosial yang sangat massif. Oleh karenanya, kebebasan pers harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pers tidak hanya bertanggung jawab melaksanakan undang-undang tapi juga harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap persoalan bangsa. Kebebasan pers sebagaimana tertuang dalam UU No.40/1999 merupakan buah reformasi demi menegakkan nilai-nilai demokrasi yang dikangkangi oleh rezim orde baru saat itu. Kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagai buah reformasi ini adalah antitesa dari otoritarianisme orde baru yang mengekang kebebasan pers. Maka kebebasan pers ini perlu dirawat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab agar kebebasan yang diamanatkan konstitusi memiliki dampak positif bagi pendidikan demokrasi yang sehat dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Namun, dalam perkembangannya, kebebasan pers saat ini mengalami pergeseran ke arah kebebasan tanpa batas, layaknya mazhab pers liberal (libertarian). Dalam dinamikanya, pers tidak jarang berlindung di balik kebebasan yang sejatinya ada batas dan koridornya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, masih sering dijumpai berbagai pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan sejumlah media, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pelanggaran ringan maupun berat. Hal itu dapat dilihat sejumlah kasus pelanggaran kode etik yang kerap terjadi di negara ini. Data tersebut dapat dilihat dari sejumlah kasus yang ditangani Dewan Pers yang berujung di pengadilan.

Di tengah persaingan sengit industri pers dan penetrasi media sosial yang sangat massif saat ini, telah menjadi tantangan berat bagi eksistensi media. Meski demikian, untuk tetap bertahan, kita berharap media arus utama (media mainstream) tidak terjebak oleh kepentingan industri semata. Menurut hemat saya, cara agar media bisa bersaing, justru harus konsisten dengan mematuhi kaedah dan etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam regulasi serta mengembangkan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas produk jurnalistik.

Selain itu, untuk menumbuhkan kualitas pers agar dapat memberi manfaat bagi pembangunan nasional maupun daerah diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Sehingga pers sebagai salah satu pilar demokrasi tetap memiliki peran strategis dalam pembangunan serta mewujudkan demokrasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai luhur yang bersandar pada kepribadian bangsa.

Oleh karena itu, konstruksi pers kita harus kembali pada prinsip dan teori pers tanggung jawab sosial, dimana pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya.*

*)Disampaikan dalam seminar: Meningkatkan Kreatifitas Mahasiswa Dalam Dunia Tulis Menulis Menuju Lampung Cerdas” yang diselenggarakan oleh DPD PA GMNI LAMPUNG, di Bandarlampung, 24 Februari 2020

Loading...