Beranda Views Opini Peran Polri dalam Penegakan Proses Tender

Peran Polri dalam Penegakan Proses Tender

65
BERBAGI

Oleh : Gunawan Handoko*

PROSES tender atau pengadaan barang dan jasa sesungguhnya merupakan awal terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk kolusi dan nepotisme (KKN). Hanya saja pihak penegak hukum, khususnya Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) terkesan kurang tertarik untuk melakukan pemantauan terhadap proses ini.

Boleh jadi pihak Polri beranggapan bahwa proses tender tersebut akan berjalan lurus-lurus saja karena proses pelaksanaannya diinformasikan secara transparan dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga pihak-pihak terkait dapat turut mengawasi. Berbagai kasus baru akan terungkap setelah pelaksanaan fisik di lapangan, seperti adanya penyimpangan
dari spesifikasi teknis, mark up harga, bahkan dugaan proyek fiktif.

Sebagai orang yang menggeluti bidang jasa konstruksi dan jasa konsultasi, saya mencoba untuk share atas dugaan berbagai modus operandi yang sering dilakukan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau biasa disebut Panitia Tender, dalam upaya memenangkan perusahaan yang telah dijagokan, sekaligus untuk menyingkirkan perusahaan lain yang tidak dikehendaki.

Ambil saja contoh, dalam proses Pengadaan Jasa Konsultansi, pihak Panitia membuat Dokumen Pengadaan dengan persyaratan tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh perusahaan tertentu. Saya sempat geleng-geleng kepala ketika menemukan sebuah Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan Revisi Desain Bangunan yang nota bene termasuk Bangunan Sederhana, namun persyaratan yang harus dipenuhi sungguh tidak masuk logika.

Peserta harus melampirkan Tenaga Ahli sebagai Tim Leader berpendidikan S-1 Teknik Sipil, bersertifikat Ahli Madya dan berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun. Selain itu harus ada Tenaga Ahli Arsitektur bersertifikat Ahli Madya Arsitek dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun. Sudah cukup? Ternyata belum, masih harus ada Tenaga Ahli Struktur lulusan S-1 Teknik Sipil berpengalaman minimal 5 (lima) tahun, lalu Quality/Quantity Engineer lulusan S-1 Teknik Sipil berpengalaman 5 (tahun), lalu lulusan S-1 jurusan Teknik Elektro. Semua harus berpengalaman minimal 5 tahun dan bersertifikat. Dan masih ada sederet sub Tenaga Ahli yang nggak perlu saya tulis disini, terlalu panjang. Timbul pertanyaan, bagaimana nasib
perusahaan yang baru berdiri, dimana azas keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja?

Selama ini Pemerintah sibuk dengan berulangkali merubah Keppres yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa (terakhir Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015) ; tujuannya tidak lain untuk menekan sekecil mungkin terjadinya KKN dan memberi peluang selebar-lebarnya kepada para pengusaha kecil (termasuk perusahaan yang baru belajar berdiri tadi). Namun
tetap saja tidak ada perubahan, masih banyak yang nekad membuat aturan untuk membentengi masuknya pelaku usaha yang tidak dikehendaki agar proses ber-KKN-ria dapat berjalan mulus.

Memang, secara administrasi pihak Panitia menjalannya semua tahapan, mulai dari pengumuman, rapat penjelasan atau aanwijzing, dan pemasukan penawaran serta pembuktian kualifikasi sampai masa sanggah. Hanya saja, perusahaan yang bukan “pengantin” harus gigit jari karena skor nilainya tidak mungkin dapat mengungguli sang pengantin yang memang sudah dipersiapkan untuk menang. Tidak menutup kemungkinan rekayasa Dokumen Pengadaan juga terjadi untuk pekerjaan konstruksi, Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum dan pengadaan barang lainnya.

Semoga slogan “Polisi Dimana-mana” yang menjadi komitmen Kapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin bukan hanya di tempat-tempat umum, tapi juga menyempatkan untuk mengintip proses pengadaan barang dan jasa di berbagai lembaga dan instansi Pemerintah, sesuai dengan kewenangan yang ada di lembaga Polri.

Kita semua tentu berharap agar proses pengadaan barang dan jasa dapat menunjukkan prinsip pokok best practices yang memuat transparansi, persaingan sehat dan terbuka, adil
serta penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Polri sebagai salah satu institusi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, termasuk dalam pemeriksaan korupsi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kontrak serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tentunya dituntut berperan secara aktif dalam menanggulangi masalah ini melalui cara-cara yang profesional dan proporsional, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.

Di Indonesia, insitusi Polri termasuk yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, selain Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dilibatkannya beberapa institusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi disebabkan korupsi sudah masuk dalam kategori extra ordinary crime, sehingga penanggulangannya pun tentunya harus luar biasa.

*) Pelaku Usaha Jasa Konsultasi, tinggal di Gedongmeneng Bandarlampung