Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Perbup Belum Kelar, Penghapusan Dua Bagian Sekretariat Kabupaten Lampura Mulur

Perbup Belum Kelar, Penghapusan Dua Bagian Sekretariat Kabupaten Lampura Mulur

455
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

‎Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi--Lantaran terganjal peraturan yang belum rampung, rencana penghapusan dua bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara masih belum dapat dilakukan.

“‎Dasar penghapusan dua bagian itu adalah peraturan bupati. Sampai saat ini peraturan bupatinya masih dalam proses penyempurnaan di Bagian Hukum,” kata Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Soukat mewakili Kepala Bagian Organisasi, Apriansen Prawayka, Selasa (7/1/2020).

Meski begitu, Soukat memperkirakan peraturan bupati terkait akan rampung dalam satu atau dua hari mendatang. Setelah rampung di Bagian Hukum maka secepatnya mereka akan menyampaikannya kepada Wakil Bupati Budi Utomo untuk disetujui.

“Ada kesalahan tipografi (kesalahan dalam mengetik) sehingga Bagian Hukum minta untuk diperbaiki supaya sempurna,” tuturnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Lampura, Perdana Putra menjelaskan, seluruh anggaran bagiannya diminta untuk ditunda pencairannya. Hal ini dikarenakan rencana penghapusan atau perubahan nomenklatur/tata nama tersebut.

“Seluruh pencairan diminta untuk ditunda,” kata dia.

‎Sebelumnya, ‎dua bagian di Sekretariat Kabupaten Lampung Utara dipastikan akan dihapuskan dari nomenklatur. Penghapusan ini mulai berlaku sejak awal tahun 2020 mendatang. Kedua bagian itu, yakni ‎Bagian Humas dan Bagian Perlengkapan akan dihilangkan.

Kedua bagian yang dihapus tersebut ‎akan digantikan oleh bagian – bagian baru, yakni Bagian Kerja sama dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Bagian perlengkapan dilebur menjadi Sub Bagian di Bagian Umum.

P‎erubahan nomenklatur/tata nama ‎ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Pemerintah Provinsi atau Sekretariat Pemkab. Permendagri ini juga diperkuat dengan peraturan bupati yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan.

Loading...