2015, DPRD Kota Bandarlampung Lanjutkan Pembahasan Perda Pesisir

  • Bagikan
Inilah hasil penimbunan pantai Teluk Lampung yang dilakukan perusahaan Artaliya Suryani alias Ayin. Menimbun pantai Ayin untung besar, menggerus Bukit Camang pun untung besar.  (Foto: Teraslampung.com/Oyos Saroso HN)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–DPRD Kota Bandarlampung tetap melanjutkan Proglam legislasi daerah (prolegda) tahun 2014 yang belum terselesaikan oleh anggota DPRD periode lalu.Setelah menargetkan penyelesaian Perda Gedung dan Bangunan yang akan di rampungkan pada akhir Desember mendatang,P rolegda berupa Rancangan peraturan daerah(Raperda) Pesisir akan menjadi progam tahun 2015 untuk di selesaikan

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD,  Imam Santoso, mengatakan dengan adanya Perda  Pesisir maka nantinya Pemkot Bandarlampung memiliki landasan hukum dalam penataan pesisir. Salah satu manfaatnya adalah  kawasan pesisir dapat menjadi lokasi pariwisata.Selain itu akan berimbas dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Imam, Perda Pesisir tujuannnya adalah untuk menata  lahan yang berada di lokasi pesisir serta pantai.Selain itu dengan adanya perda akan menjadi dasar dan payung hukum bagi eksekutif dalam memberikan peringtan kepada pengusaha yang mendirikan usaha pada daerah pesisir yang hanya menimbun lahan dan menjadi lahan tidur.

“Dengan adanya perda pesisir tersebut,dengan otomatis pengusaha yang mempnuyai usaha di lokasi tersebut harus mematuhi regulasi yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Pengusaha tidak bisa semaunya,jika perda itu nanti sudah kita tetapkan,contohnya jika pengusaha mengajukan izin reklamasi,setelah reklamasi dilakukann ya lahan itu harus dipergunakan jangan di biarkan menjadi lahan tidur,” kata Imam, Kamis (23/10).

Dikonfirmasi terpisah,Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi  mengatakan,  pihaknya sepakat jika Raperda Pesisir akan kembali dilanjutkan pembahasannya oleh anggota Dewan periode 2014-2019.

“Nanti akan kami komunikasikan dengan kawan-kawan  di DPRD. Namun,  target kami tahun ini akan merampungkan satu Perda dulu yakni Perda Gedung dan Bangunan,”singkatnya.

Raperda Pesisir merupakan salah satu prolegda tahun 2014 yang belum selesai dibahas anggota Dewan periode lalu. Pada saat mulai Raperda dibahasa, terjadi tarik ulur kepentingan pemegang kebijakan dan perusahaan-perusahaan. Sebab,  dengan adanya Perda tersebut banyak pihak yang akan terusik, khususnya perusahaan yang berlokasi di kawasan pesisir yang selama ini melakukan reklamasi.

Risky/Mas Alina Arifin

  • Bagikan
You cannot copy content of this page