Perebutan Komposisi Alat Kelengkapan DPRD Lampung Utara, Partai Demokrat dan PKS Gigit Jari

Bagikan/Suka/Tweet:

Teraslampung.com, Kotabumi–Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Lampung Utara telah resmi terbentuk pada Rabu (23/10/2024). Hasilnya, partai politik pengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hamartoni-Romli (Harli) mendominasi ‘perebutan’ kursi pimpinan AKD dengan empat kursi.

Konstestasi Pilkada Lampung Utara kali ini diikuti oleh Pasangan Ardian-Sofyan atau PAS dan pasangan Hamartoni-Romli (Harli). PAS diusung oleh PKS, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PKB, serta sembilan partai nonparlemen. Adapun pasangan Harli diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem, PAN, dan PDIP.

“Alhamdulillah, usai pelantikan pimpinan DPRD, kami langsung bergerak dengan melakukan pembentukan AKD,” kata Ketua DPRD Lampung Utara, M.Yusrizal, Kamis (24/10/2024).

Gerak cepat ini harus dilakukan agar mereka dapat segera menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Di antaranya seperti mengesahkan Peraturan Tata Tertib DPRD Lampung Utara yang terbaru dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025.

“Dua agenda itu yang menjadi agenda terdekat yang harus kami bahas dan sahkan,” tuturnya.

Politisi dari Partai Gerindra ini kemudian menjelaskan secara rinci unsur AKD yang telah ditetapkan. Untuk posisi Ketua Komisi I ditempati oleh Genius Akbar dari Partai Nasdem. Posisi Ketua Komisi II ditempati oleh Rahmat Fadli dari PKB.

Lalu, posisi Ketua Komisi III menjadi milik M. Aditya Hafidz Arafat dari PDIP. Selanjutnya, posisi Ketua Komisi IV ditempati oleh Imam Sentosa dari Partai Gerindra. Selanjutnya, posisi Ketua Badan Kehormatan ditempati oleh Asnawi dari PAN. Terakhir, posisi Ketua Badan Legislasi ditempati oleh Arnando Ferdiansyah.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, Genius Akbar saat dikonfirmasi mengenai janji dari Ketua partainya beberapa waktu lalu untuk mengawal kasus Poniran, mantan Kepala Desa Subik jika terpilih sebagai Ketua Komisi I, mengatakan, pada prinsipnya, ia siap selalu siap mengawal kasus ini. Namun, semua itu tergantung dari respons dari Poniran itu sendiri.

“Sebelumnya juga saya sudah sempat bahas soal ini dengan pak Bupati dan pak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara,” jelasnya.