Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pergantian Gugus Tugas Covid-19, Pemkab Lampura Tunggu Pemprov

Pergantian Gugus Tugas Covid-19, Pemkab Lampura Tunggu Pemprov

341
BERBAGI
Ketua Sekretariat Posko Tim COVID-19 Lampung Utara, Sanny Lumi
Ketua Sekretariat Posko Tim COVID-19 Lampung Utara, Sanny Lumi

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Meskipun pemerintah pusat telah mengganti nama Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menjadi Satuan ‎Tugas‎ Penanganan COVID-19 di Lampung Utara, namun Pemkab Lampung Utara hingga kini belum melakukannya. Alasannya, mereka masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait hal itu.

Pada ‎Senin (20/7/2020), Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.‎ Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diteken Jokowi.
Sebagai gantinya, Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan yang membawahi Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

‎”Pada prinsipnya, Tim Gugus Tugas Lampung Utara menunggu arahan dari Pemprov Lampung selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait pembentukan tim itu,” kata Ketua Posko Sekretariat Tim Gugus Tugas Lampung Utara, Sanny Lumi, Rabu (22/7/2020).

Sembari menunggu arahan tersebut, pihaknya masih bekerja seperti biasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing. Sejauh ini, masih belum didapatkan informasi terbaru mengenai pembentukan satuan tugas tersebut.

“Sampai saat ini, kami belum dapat informasi mengenai hal itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Demi mengakomodir kinerja komite baru ini, dalam Perpres tersebut juga disebutkan mengenai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, baik di level pusat atau daerah, yang selama ini dikenal publik sebagai lembaga yang menanganan Covid-19. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 2.
Dalam beleid ini, pasal 20 ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa Keppres No.7/2020 yang diubah menjadi Kepprres No.9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (pusat) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dibubarkan,” bunyi Pasal 20 ayat 2 huruf b.

Dalam konferensi pers-nya di Kantor Presiden, Selasa (21/7) sebagaimana yang dimuat oleh sejumlah media nasional, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, dengan terbitnya Perpres 82/2020, maka gugus tugas dibubarkan dan beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

“Di dalam pasal 20 ayat 1 ayat 2, harusnya yang ini yang dibaca. Sebenarnya dengan terbentuknya atau dengan terbitnya Perpres No 82/2020 maka gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas,” jelas Pramono.

Selanjutnya pada pasal 20 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

Peralihan nama ini karena Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Dengan terbitnya Peraturan Presiden No 82/2020 ini maka beralih menjadi satuan tugas.

Meskipun demikian, Pramono menegaskan, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Gugus Tugas. Sedangkan, keberadaan gugus tugas di daerah tak perlu dibubarkan namun hanya beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah.

“Kami tegaskan, gugus tugas daerah tidak ada yang dibubarkan, hanya namanya menjadi satgas Covid-19 daerah yang nantinya untuk legalisasinya tentunya komite kebijakan akan menetapkan itu. Tetapi tanpa ditetapkan komite kebijakan, secara otomatis mereka bisa bekerja pada saat ini karena itu diatur dalam pasal 20 ayat 2,” kata Pramono.