Pergeseran Tata Kelola Perusahaan di Lampung

  • Bagikan

Oleh : Zulfikar Halim Lumintang, SST

Perekonomian regional menjadi isu penting selama pandemi Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah Covid-19 yang ditularkan melalui manusia. Dimana manusia selalu dinamis dalam kehidupannya. Mereka senantiasa pergi dari satu daerah menuju daerah lainnya atau bermigrasi istilah kerennya.

Hingga pada suatu saat yang lalu, istilah PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sempat viral di berbagai wilayah di Indonesia. DKI Jakarta menjadi pelopor di Indonesia, karena selain sebagai pusat pemerintahan DKI Jakarta juga berperan sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Ditambah lagi, pertumbuhan kasus positif yang cukup signifikan menjadi alasan lanjutan diberlakukannya PSBB.

Provinsi yang terletak di sekitar DKI Jakarta pun terkena imbasnya. Salah satunya adalah Provinsi Lampung. Lampung sebagai provinsi yang secara geografis berbatasan laut dengan DKI Jakarta juga sempat menerapkan PSBB dengan membatasi jumlah penumpang kapal yang menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni. Namun, seiring dilonggarkannya PSBB di DKI Jakarta, maka PSBB di pelabuhan Bakauheni pun mulai dilonggarkan hingga Oktober 2020 sudah mencapai 2.500 penumpang perhari.

Terbatasnya pergerakan masyarakat di Lampung, juga membuat kebiasaan tata kelola perusahaan bergeser. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 65,83% perusahaan masih beroperasi seperti biasa, 3,77% beroperasi dengan penerapan WFH untuk sebagian pegawai, 2,52% beroperasi dengan penerapan WFH untuk seluruh pegawai, 19,29% beroperasi dengan pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin, dan tenaga kerja), bahkan 8,07% perusahaan berhenti beroperasi. Hanya 0,52% perusahaan yang bekerja melebihi kapasitas sebelum Covid-19.

Berdasarkan sektor perekonomian, sektor jasa pendidikan menjadi sektor yang paling sedikit perusahaan yang masih beroperasi seperti biasanya, dimana hanya mencapai 30,77% saja. Hal ini bisa dipahami, dikarenakan sektor yang termasuk dalam jasa pendidikan adalah sekolah dan kampus. Sebagian besar usaha tersebut menerapkan sekolah atau kuliah dari rumah, bahkan hingga pelaksanaan wisuda pun dilaksanakan secara virtual. Kebijakan tersebut dirasa sudah sangat tepat untuk memutus penyebaran Covid-19 pada klaster pelajar.

Kemudian, sektor yang paling banyak memberhentikan pekerja dalam waktu singkat selama pandemi Covid-19 adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan persentase mencapai 22,22% perusahaan, disusul oleh sektor jasa keuangan dengan 19,23% perusahaan. Dan yang ketiga adalah sektor industri pengolahan dengan 18,62% perusahaan di Lampung. Perlu diketahui bersama, bahwa pemberhentian pekerja dalam waktu singkat disini bukan berarti mem-PHK pegawai. Pegawai yang dihentikan dalam waktu singkat masih bisa kembali ke perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya, tentunya dengan persetujuan waktu tertentu dengan perusahaan.

Dengan data tersebut, sebagian besar perusahaan masih memiliki optimisme bahwa pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Ditambah lagi, perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak memiliki kesanggupan untuk membayar pesangon pegawai yang mereka PHK. Sehingga memilih untuk memberhentikan sementara pegawai mereka adalah pilihan yang diambil.

Pandemi Covid-19 memang menjadi ujian kehidupan bagi perekonomian di dunia saat ini. Termasuk dalam dunia usaha. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali mengenai tata kelola perusahaan yang baru dalam dunia usaha. Tentunya tata kelola perusahaan yang tidak merugikan pegawai dan perusahaan itu sendiri.

*Penulis merupakan Statistisi Pertama BPS Kolaka, Sulawesi Tenggara

Loading...
  • Bagikan