TERASLAMPUNG.COM — DPRD Lampung menggelar Sidang Istimewa untuk menyimak Pidato Kenegaaraan Presiden RI Joko Widodo di Ruang Sidanag DPRD Lampung, Selasa (16/8/2016). Acara yang dibuka Ketua DPR Lampung Dedi Arizal itu dihadiri Wagub Lampung Bachtiar Basri, unsur pimpinan Dewan, para anggota DPRD Lampung, Forkompimda,
Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal mengatakan tema peringatan HUT Kemerdekan tahun ini adalah “Dengaan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 Kita Sukseskan Gerakan Nasional Kerja Nyata. Sejalan dengan itu, kata Dedi, sepatutnya bangsa Indonesia bersatu padu mempertahankan persatuan dan kesatuan yang utuh. Untuk itu, perlu adanya stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Selanjutnyaaa dalam memperingati HUT ke-71 Kemerdekaan RI ini, sepantantasnya kita mengenang jasa-jasa para pejuang bangsa kita. Semoga para pejuang bangsa kita dapat mendapatkan tempat yang layak di sisi-Nya,” kata Dedi.
Dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 beserta Nota Keuangannya, di depan Rapat Paripurna DPR-RI, yang dipimpin oleh Ketuanya Ade Komarudin, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8) siang.
Menurut Presiden Jokowi, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.
Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran,dan penguatan desentralisasi fiskal.
Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.
Dengan memperhitungkan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah mengajukan asumsi ekonomi makro tahun 2017 sebagai berikut:
Pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Prospek perekonomian global diperkirakan akan membaik.
Presiden menjelaskan, meskipun, kita harus bekerja keras menghadapi ketidakpastian yang bersumber dari perlambatan ekonomi di berbagai negara berkembang, serta prospek pemulihan ekonomi negara-negara maju yang belum sesuai harapan. Namun demikian, dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai dengan XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur.
Kedua, laju inflasi tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0 persen.
Menurut Presiden, penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
“Sebagai komitmen pengendalian inflasi, Pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin,” jelas Presiden.
Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat.
Presiden menjelaskan, upaya penguatan di sektor keuangan dibangun oleh Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka pendalaman pasar keuangan ini diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada tahun 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen.
Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.
“Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi harga minyak pada tahun 2017,” tutur Presiden.
Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
Presiden menegaskan, bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang sehingga diharapkan akan lebih realistis dan kredibel.
Rapat paripurna DPR RI itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, anggota DPD RI, pimpinan lembaga-lembaga negara, dan para menteri Kabinet Kerja.
Presiden Jokowi mengemukakan, jika dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh pada tahun pertama pemerintahan, maka memasuki tahun kedua, pemerintah bertekad melakukan percepatan pembangunan.
“Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju,” tegas Presiden
Pada tahun percepatan pembangunan ini, menurut Presiden, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: Pertama, percepatan pembangunan infrastruktur. Kedua, penyiapan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.
Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, lanjut presiden, pemerintah membangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
“Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api, tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan juga dibangun Mass Rapid Trasportation (MRT), Light Rail Train (LRT), dan commuter line,” jelas Presiden.
Presiden menegaskan, dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal, wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, pemerintah mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Menurut Presiden, tahun 2016 ini, investasi BUMN ditargetkan sebesar Rp410,2 triliun yang di dalamnya terdapat 62 proyek strategis dengan nilai proyek sebesar Rp347 triliun. “Nilai investasi BUMN akan terus diperbesar sehingga pada tahun 2019 dapat mencapai Rp764 triliun,” ujarnya.
Selain itu, dengan dukungan penuh dari DPR, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.
Diakui oleh Presiden, Di era kompetisi global, pembangunan infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti persaingan di Asia Tenggara semakin sengit.
Agar bisa bersaing dalam kompetisi global, menurut Presiden, pembangunan infrastruktur sosial, yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus ikut berlomba dan harus menjadi bangsa pemenang.
Terkait dengan itu, Presiden menyebutkan, pemerintah memandang penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM. Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
“Untuk itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen pada tahun 2015 dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR,” tegasnya.
Smentara sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, lanjut Presiden, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Ia menyebutkan, banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.
Karena itu, regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus dipangkas. “Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktifitas,” tegas Presiden Jokowi seraya menyampaikan, wujud nyatanya adalah 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sampai dengan awal Juni 2016.
Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, menurut Presiden, 99 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Sementara untuk mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016.
“Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan, bahwa sebagai bagian dari deregulasi, pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Ia menyebutkan, dari 3.000 Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.
Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, Presiden Jokowi menegaskan, pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. “Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Sedangkan yang Kedua, Presiden menegaskan, bahwa Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan investasi,” tegas Presiden.
Agar terobosan-terobosan yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, Presiden menegaskan, pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek strategis.
Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima.
“Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir. Bukan reformasi tambal sulam,” tegas Presiden seraya menyebutkan, untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif
Aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan. Presiden mengulang kembali pernyataannya, bahwa kita harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata.
“Kita harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya buat rakyat. Sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan operasional birokrasiseperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sebenarnya dapat di-efisienkan,” tegas Presiden seraya menyebutkan, penggunaan kalimat-kalimat bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran harus ditinggalkan karena berujung pada tidak efisiennya penggunaan dana pembangunan.
Aspek strategis ketiga, lanjut Presiden, adalah politik luar negeri. Ia menyebutkan, dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan lain-lain.
Pemerintahjuga terus mendorong penyelesaian konflik internasional secara damai, seperti semangat yang kita bawa saat menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Begitu pula Indonesia terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.
Sedangkan Aspek strategis keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan.Presiden menegaskan, bangsa ini tidak akan produtif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak azasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.
“Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” tutur Presiden.
Presiden bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Ia menyebutkan, berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis.
Kita juga bersyukur Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai. “Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” ujarnya.
Selanjutnya, menurut Presiden, pemerintah bersama-sama DPR-RI dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan Pilkada-pilkada selanjutnya.
Pada akhir pidatonya, Presiden Jokowi mengajak segenap elemen bangsa untuk bersinergi mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial. “Tanpa kerjasama, tanpa gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak menginginkan itu terjadi,” tegasnya.
Pidato kenegaraan Presiden Jokowi itu dihadiri oleh Presiden ketiga RI BJ. Habibie, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Boediono, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, dan para duta besar negara sahabat.
ADVETORIAL
