Hukum  

Perkara Dana Umrah Fiktif Akan Segera Didorong Ke Pidsus

Bagikan/Suka/Tweet:

Zaenal Asikin/Teraslampung.com

Agus Salim (Teraslampung.com/ Zaenal)

BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung masih perlu waktu dan proses  untuk mengungkap kasus dugaan korupsi dana umrah fiktif senilaiRp.20 Miliar tahun 2013 di Pemerintah Provinsi Lampung secara akurat. Jika dalam pengumpulan data (Puldata) dan keterangan (Pulbaket) terbukti adanya indikasi korupsi, kasus yang melibatbat beberapa anggota DPRD Lampung itu akan segera didorong ke pidana khusus (Pidsus).

“Untuk menangangi  perkara dana umrah gratis, kami sudah melakukan operasi intelejen kurang lebih selama dua bulan. Sampai kini masih berjalan, terus berproses,” kata Asisten Inetelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Lampung, Agus Salim, kepada Teraslampung.com, Rabu (23/7).

Agus Salim mengatakan pihaknya tidak bisa sepenuhnya membuka informasi penanganan suatu perkara kepada publik. Kalau dalam penanganan perkara tersebut dibuka semua, kata Agus, seseorang yang sudah dipastikan sebagai tersangka akan segera menghilangkan barang bukti.

“Meski belum dapat menargetkan, namun Ia menegaskan apabila terbukti adanya indikator korupsi maka pekara tersebut akan segera dialihkan ke pidana khusus (Pidsus),” ujarnya.

Menurut Agus, pihaknya tidak bisa terburu-buru untuk menentukan para tersangka kasus dana umrah.Sebab, untuk menentukan tersangka harus mengumpulkan data dan keterangan dari sumber yang jelas serta didukung dengan beberapa alat bukti lainnya. Setelah itu masih perlu mengklarifikasi data yang dapat mendukung perkara untuk menentukan unsur-unsur pidananya.

Baca Juga: Program Umrah Sudah Sedot Dana Rp 21,5 Miliar