Opini  

Perlukah Perpanjangan Jabatan Kepala Desa?

Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh Syarief Makhya

Baru-baru ini ratusan kepala desa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, masa jabatan selama sekarang hanya enam tahun yang diatur dalam UU No.6/2014. Alasannya, masa jabatan enam tahun tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang maksimal, dan meminimalisir terjadinya konflik dalam pemilihan kepala desa.

Hanya PDI Perjuangan yang memberikan dukungan penuh kepada para kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas UU No 6/2014 Tentang Desa, dengan alasan perubahan masa jabatan akan memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk merealisasikan janji-janji kampanye.

Argumentasi baik yang dinyatakan oleh para kepala desa atau PDIP tidak cukup alasan jabatan kepala desa diperpanjang. Pemerintah Desa, tidak memiliki perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber dana yang cukup, kewenangan kepala desa sangat terbatas dan aparat pemerintah desa tidak cukup cakap untuk mengelola dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Misalnya, sekarang ini infrastruktur di desa khususnya jalan rusak berat, tingkat kemiskinan desa tidak bisa diatasi, dan potensi desa tidak bisa dioptimalkan, menunjukkan pemerintah desa memiliki keterbatasan baik dari segi kewenangan, anggaran dan sumber daya aparatnya.

Jadi, dari perspektif tersebut, urgensi perpanjangan kepala desa tidak cukup alasan. Alasan lain, pengelolaan konflik di desa sebagai akibat pemilihan kepala desa bukan diatasi dengan masa perpanjangan kepala desa, tetapi bisa dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di desa antar lain menggunakan pendekatan adat atau tokoh-tokoh di desa, untuk membangun proses kesepakatan damai dan diikuti dengan penerapan sanksi untuk diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan

Masa jabatan kepala desa selama enam tahun yang diatur dalam UU No.6/2014, sebenarnya masih sejalan dengan kondisi lingkungan sosia-politik di desa karena sejauh ini masyarakat desa tidak memasalahkannya dan tidak ada penolakan. Usulan masa jabatan kepala desa diperpanjang cenderung lebih mencerminkan kepentingan kepala desa atau elit desa atau ada kepentingan partai politik dalam memobilisasi dukungan, bukan sebagai cermin dari aspirasi masyarakat desanya.

Sosok Kepala Desa Sekarang

Sosok kepala desa dalam perkembangan sekarang tidak lagi seperti sosok kepala desa 20 tahun yang lalu, yang bersahaja, legitimasi sosiologis nya sangat kuat, memiliki integritas yang tinggi, bekerja tanpa pamrih dan bisa menjadi teladan bagi warga desa. Namun, sekarang ini umumnya kepala desa berusia relatif sangat muda, tingkat pendidikan yang S1 cukup banyak, animo warga desa yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa juga cukup banyak dan kepala desa sekarang memiliki relasi dengan partai politik yang cukup kuat.

Oleh karena itu, kepala desa sering dimanfaatkan oleh calon kepala daerah, partai politik, bahkan oleh calon presiden untuk memobilisasi dukungan saat pilkada atau pilpres. Kepala desa adalah simbol masa yang strategis, masih dianggap sebagai patron oleh warga desa, dan dianggapa memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik di desa nya.

Kepala desa juga sekarang digaji sebesar sebesar Rp2.426.640 juta/bulan. Pemerintah desa juga mendapat dana alokasi desa dari pemerintah , kepala desa juga memiliki otoritas administrasi untuk memeroleh perizinan perusahan investasi di desa.

Dengan memiliki akses terhadap sumber dana desa, kepala desa menjadi sosok yang menentukan dalam mengambil keputusan, termasuk dalam merencanakan dan mendistribusikan dana alokasi desa. Karena kekuasaan kepala desa tidak ada yang mengontrol, maka tidak sedikit kepala desa yang dijebloskan kepenjara karena melakukan praktik korupsi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Integritas kepala desa belakangan ini terus merosot, kewibawaan kepala desa yang selama ini memiliki pengaruh dan legitimasi dari masyarakat yang kuat, dan dinilai sebagai tokoh panutan dan piawai dalam menyelesaikan masalah di desa, mengalami degradasi moral.

Bisa dibayangkan kalau ada sosok kepala desa yang secara moral sudah tidak pantas lagi menjadi sosok pemimpin karena korup atau melakukan penyalahgunakan wewenang, sementara masa jabatannya cukup lama selama sembilan tahun, maka akan terjadi krisis kepemimpian di desa. Sekali lagi, dengan argumen baik dari sisi politik, administrasi pemerintahan, dan realitas kepemimpinan kepala desa yang pragmatis dan banyak yang melakukan penyalahgunaan wewenang, maka tidak cukup alasan masa jabatan kepala desa diperpanjang.

Apa yang Harus Diperjuangkan di Desa?

Isu yang harus diperjuangkan di desa sebenarnya bukan isu perpanjangan jabatan kepala desa, yang paling relevan adalah bagaimana memperjuangkan kepentingan masyarakat desa yang lebih luas dan sekarang di sebagaian besar desa kondisinya sangat buruk, antara lain jalan desa, akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan petani di desa dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Selain itu, harus diperjuangkan agar desa benar-benar sebuah pemerintahan yang bisa secara nyata mampu menjalankan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Fungsi ini hanya bisa dioptimalkan apabila desa diberikan kewenangan dan sumber pendanaan yang memadai yang saat ini desa hanya diberikan kewenangan yang terbatas antara lain melaksanakan fungsi menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selama ini kalau jalan desa rusak, fasilitas publik tidak ada, akses pelayanan kesehatan pendidikan dan kesehatan jauh, cenderung tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa, karena fungsi pemerintahan di desa hanya bisa dijalankan dengan kekuatan fasilitasi, bantuan, dan intervensi kebijakan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam perspektif demikian, perpanjangan jabatan kepala desa tidak memiliki makna dan tidak relevan sama sekali dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, kecuali hanya sebatas alat untuk kepentingan pragmatis kepala desa dan secara politik digunakan untuk memobilisasi masyarakat desa dalam menentukan pilihan politik pada kandidat tertentu saat pilkada atau pilpres***.

*) Dr. Syarief Makhya, akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung (Unila)