Permendikbud Ristek No.30/2021 dan Peluang Munculnya Ormawa Kumpul Kebo

  • Bagikan
Moh Shobirienur Rasyid/Foto: Istimewa

Oleh Moh Shobirienur Rasyid*

Setelah “Peta Jalan Pendidikan” yang meresahkan masyarakat, “Kamus Sejarah” yang ke kiri beneran dan bukan kekiri-kirian, kurikulum pelajaran sejarah di sekolah yang akan dikebiri lagi; kini dunia pendidikan dihebohkan dengan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Nadiem menandatangani Permen itu pada 30 Agustus 2021, dan diundangkan pada 3 September 2021 Lembaran Berita Negara Nomor 1000 tahun 2021.

Melalui Permen ini, kaum moralis menengarai ada “niat terselubung” dari Pemerintah untuk merusak moral generasi muda, teristimewa mereka yang menyandang gelar mahasiswa. Meskipun demikian, konon terdapat komentar dari pejabat Kemenag yang malah mempertanyakan di mana letak “pelegalan perzinahan”-nya. Mungkin komentar itu muncul dari orang-orang tekstualis yang hanya percaya bila suatu peraturan itu tertulis secara gamblang dalam bentuk kata atau frasa atau kalimat yang menyebutkan hal itu. Kaum tekstualis macam ini, menurut saya, baru berada dalam tataran literasi baca-tulis-hitung tingkat permulaan.

Para pengamat yang mendasarkan pada pandangan filosofis, menilai Permendikbudristek ini menggunakan paradigma “seks bebas berbasis persetujuan (sexual consent)”, bukan menggunakan paradigma pendekatan pendidikan, budaya, dan/atau agama.

Alih-alih berusaha untuk melakukan “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”, Permen ini mungkin saja berdampak pada maraknya budaya seks bebas dan budaya kumpul-kebo (hidup bersama) selama menjadi mahasiswa. Dengan demikian, Permen ini menjadi “lampu kuning moral” bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia mahasiswa.

Permen itu sudah diteken. Sudah diundangkan pada Lembaran Berita Negara. Sejelek apapun akhlak saya sebagai orang tua dan guru, saya sangat mengkhawatirkan dampak yang timbul dari “pelegalan” Permen.

***

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan
reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal,” demikian definisi legal dari istilah Kekerasan Seksual yang ada pada Pasal 1 butir 1.

Kelengkapan definisi dengan frasa “yang berakibat atau dapat berakibat” penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang “dan” hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal; dapat menimbulkan masalah sosial dan masalah hukum yang serius. Kelengkapan definisi ini dapat bermakna bahwa tindakan pelaku yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis/psikis bagi korban tetapi “tidak” menyebabkan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal, tidak dapat dikategorikan sebagai “Kekerasan Seksual”.

Dapat ditanyakan kepada Nadiem, tindakan pelaku yang demikian itu namanya apa?

Bila kita bersepakat dengan definisi “kekerasan seksual” ini, maka mari kita periksa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang memerinci aktivitas yang dikategorikan sebagai pelaku kekerasan seksual. Bunyi pasal 5 ayat (1) adalah “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi” berupa antara lain:
a. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; [Pasal 5 ayat (2) butir b]
b. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; [Pasal 5 ayat (2) butir f]
c. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; [Pasal 5 ayat (2) butir g]
d. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;[Pasal 5 ayat (2) butir h]
e. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;[Pasal 5 ayat (2) butir j]
f. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;[Pasal 5 ayat (2) butir l]
g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;[Pasal 5 ayat (2) butir m]

Frasa “tanpa persetujuan Korban” pada ketujuh kategori tindakan pelaku, menurut beberapa pengamat, dapat mendorong terjadinya perilaku “kumpul kebo” antarmahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan, antara dosen dengan tenaga kependidikan, atau antara mahasiswa dengan warga sekitar kampus.

***
Bolehkah mahasiswa mendirikan Organisasi Kemahasiswaan Kumpul Kebo? Pertanyaan ini menggelitik saya untuk menelusuri lebih jauh tentang isi Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

Secara hipotesis jawabannya boleh, karena secara hukum tidak melanggar Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021. Tapi hipotesis ini harus didasarkan pada argumen-argumen hukum yang tersedia. Mungkin pada kali yang lain perlu dipaparkan dasar-dasar argumentasinya.

Boleh jadi dalam waktu yang tak lama lagi, akan ada orang-orang yang membentangkan spanduk “Selamat datang Organisasi Mahasiswa Kumpul Kebo di era Nadiem.”

Upaya pemerintah (c.q. Kemendikbudristek) dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, patutlah dihargai. Kemunculan permen tentang hal ini didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin meningkat, sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi.

Agar perlindungan dari kekerasan seksual ini maksimal, maka diperlukan ikhtiar pencegahan dan ikhtiar penanganan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ikhtiar pencegahan akan diatur Pemerintah (Kementerian), melalui (a) pengenalan kehidupan kampus, (b) kurikulum, (c) organisasi kemahasiswaan, hingga melalui (d) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, dan (e) jaringan komunikasi informal.

Paling lambat 3 September 2022 Satuan Tugas ini harus terbentuk. Pun kurikulum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) akan menjadi mata-kuliah wajib baru bagi mahasiswa di Indonesia. Karena itu, sebelum didahului oleh kemunculan Satuan Tugas Kekerasan Seksual, dan untuk mengimplementasikan materi dari perkuliahan PPKS, mahasiswa dapat membentuk organisasi mahasiswa Kumpul Kebo.

***
Ormawa Kumpul Kebo ini bisa merupakan organisasi minat-bakat, namun juga bisa merupakan jenis aktivitas baru: organisasi mahasiswa dengan persetujuan korban. Pada Ormawa Kumpul Kebo berhimpunlah mahasiswa-mahasiswa “dengan persetujuan korban” yang aktivitasnya bisa berupa:

a. Eksibionis. Sekalipun para ahli kriminologi menganggap praktik eksibiobisme merupakan kejahatan, sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tetapi Permendikbudristek ini mengecualikannya. Frasa “tanpa persetujuan Korban” dapat menjadi argumen hukum yang legal. Dengan demikian, pameran jenis ini menjadi legal dilakukan ormawa. Apalagi bila hanya dilakukan di sekretariat ormawa Kumpul Kebo saja.

b. Nudisme. Di sekretariat ormawa bisa diprogramkan praktik nudisme, karena manusia harus “telanjang dan benar-benar bersih” menuju kesucian manusia secara lahir-batin [meminjam istilah yang popular dari satu lagu].

c. Trauma Healing akibat Kekerasan Seksual, dengan melakukan praktik-praktik habituasi untuk menggeser paradigma dari “tanpa persetujuan Korban” ke “dengan persetujuan Korban”.

d. Mempersiapkan anggota Satuan Tugas PPKS dari unsur mahasiswa, yang mempersyaratkan salah satu atau lebih dari syarat berikut:
(1) pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
(2) pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
(3) pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
(4) menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tingginya; dan/atau
(5) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Setiap anggota ormawa ini pasti memenuhi kriteria sebagai anggota Satgas PPKS.

***
Sejumlah tindakan pelaku yang tidak dilarang dalam Permendikbudristek 30/2021 boleh jadi bertentangan dengan isi Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Tetapi tak perlu khawatir, selama status Anda adalah mahasiswa dari suatu perguruan tinggi, maka Anda akan terbebas dari bentuk-bentuk perilaku kejahatan menurut UU Pornografi. Anda dapat berlindung para permen ini.

Apalagi bila Anda adalah anggota atau aktivis dari Ormawa Kumpul Kebo.

“Selamat bergabung di Organisasi Mahasiswa Kumpul Kebo.”

*Pendidik

  • Bagikan