Kami, jaringan anti korupsi, akademisi, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat yang peduli, mengharapkan dukungan luas bagi perjuangan anti korupsi di Indonesia karena sedang menghadapi “ujian berat” dari berbagai “kelompok kepentingan” yang terdiri dari: anggota parlemen, kepolisian, dan berbagai partai politik.
Untuk menyikapi hal tersebut, kami mengundang semua pihak yang peduli dengan perjuangan anti korupsi:
1. Untuk waspada terhadap upaya-upaya yang berkesinambungan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia melalui:
(a) Kriminalisasi dan penangkapan Komisioner KPK setelah KPK mengumumkan status Calon Kapolri sebagai tersangka kasus korupsi;
(b) Fabrikasi fakta dan cerita dari para petinggi partai politik yang berkuasa untuk memanipulasi publik;
(c) Mewaspadai ‘laporan-laporan rekayasa kasus’ yang melibatkan Komisioner KPK ke Mabes Polri;
(d) Mencermati dengan seksama keraguan Presiden untuk mengambil upaya yang jelas dan tegas untuk mengakhiri konflik antara Polisi dan KPK.
2. Untuk melanjutkan dan meningkatkan semua upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan memastikan diterapkannya Independesi dan Perlindungan pada KPK sebagaimana tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan atas Korupsi 2003 (2003 United Nations Convention Against Corruption) dan Pernyataan Jakarta tentang Prinsip bagi Lembaga Anti Korupsi 2012 (2012 Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies)
3. Melakukan tekanan terhadap Pemerintah yang sedang berkuasa, khususnya kepada Kepolisian Republik Indonesia dan partai politik, untuk mematuhi dan menjalankan tata pemerintahan yang baik (good governance)
4. Menggalang dukungan dari seluruh jaringan organisasi anti korupsi dan jaringan organisasi masyarakat luas untuk melakukan perjuangan besar melawan pihak-pihak yang menentang anti korupsi di Indonesia.
5. Menyerukan dan mengundang semua warga negara yang memiliki itikad baik dan pihak-pihak yang peduli akan pentingnya pemerintahan yang bersih untuk bahu-membahu dalam perjuangan bersama melawan praktek-praktek korupsi dan seluruh kekuatan yang ada dibelakang mereka agar cita-cita untuk mewujudkan kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi dapat dilaksana di negeri ini.
Untuk itu, kami jaringan masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi menuntut kepada Presiden untuk melakukan hal-hal berikut:
1. Membatalkan pencalonan KAPOLRI yang sekarang dan memilih KAPOLRI baru dengan proses seleksi yang transparan.
2. Memperkuat dan melindungi KPK sebagai pilar dan simbol harapan masyarakat Indonesia, sebagaimana dijamin oleh United Nations Convention Against Corruption dan 2012 Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies.
3. Membangun pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawa Cita dan kampanye-kampanye mereka.
Jakarta, 26 January 2015
Kemitraan, TI Indonesia, ICW, PSHK, LEIP, Kontras, LBH, STF Driyakara, PUKAT-UGM, PUSAKO-Unand, KRHN, The Institute of Ecosoc Rights, Academics, Journalists, Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel, LBH Makassar, ACC-Sulawesi, KontraS Sulawesi,Walhi Sul-Sel, KOPEL Indonesia, AJI Makassar, Peradi, Ikadin, KAI, Aman Sul-Sel, LBH-P2i, Alumni YLBHI Makassar, Fik Ornop Sulsel, SPHP Sulsel, FOSIS-UPPM UMI, HMI Mks Timur, Akademisi Sulsel, Masyarakat Pemerhati KPK, LBH Pers, PBHI, ICJ, Aspek5, Perkasi, APSI, SesMak, Perak, IPPM, YLBHM, YLKI,SRIKANDI, SJPM, SP ANGING MAMMIRI, FMPR, STP TAKALAR, AGRA SULSEL, KPA SULSEL, LAPAR SULSEL, JURNAL CELEBES, RUMAH SENI KASUMBA, PIAR NTT, FORMAKS, FORUM DISKUSI PASCA SARJANA UNHAS, KPRM, ESENSI, KOALISI PEREMPUAN INDONESIA SULSEL, AMPERA, ORBONTA, FIK KSM TAKALAR, BULKUMBA FORUM, UPKSBS UMI, HAMI, KONSORSIUM ADVOKAT MUDA MAKASSAR (KAMM), Yayasan JATI, YTMI, YAPPTA-U, ELSIC, LML, Yayasan Masagena, AAI Makassar, GMI UNM, KPMS, DPW APSI SulSel, FPMP SulSel, KJM, HIPMA MATRA, IM3 Makassar, LPMH UH, YASMIB, Wajo Institute, Prof. Marwan Mas, SH.,Prof. Qasim Mathar, MA, DR. Fadli Andi Natsif, SH., DR. Alwy Rahman, Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Kaltim, LBH KALTIM, STABIL, AJI KALTIM,WALHI KALTIM, PADI INDONESIA, , AMAN KALTIM, LBH-UNIBA, GREN GENERATION, IPPK KALTIM, ISK KALTIM, PERSATUAN PEDAGANG IMPRES, PERSATUAN PKL Bpp, AKADEMISI KALTIM, MPK KALTIM, LBH PERS, FORMAT, WALIBAR, JAFLINK, POKJA 30, JATAM KALTIM, TIM MONITORING PBJ, KPA KALTIM, FORUM DISKUSI PASCA SARJANA UNIBA, KBKT, GPKT, KOALISI PEREMPUAN INDONESIA KALTIM, AMBR, FORUM NKT, FORUM ANTI KORUPSI, BULUNGAN Forum, UMI KALTIM, KAMI, FORUM ADVOKAT MUDA KALTIM YAYASAN PEDULI, PB, YPPSB, BPHLSW KALTUIM, KWPLH KALTIM, LAKI, BOOS, GMNI KALTIM, HMI KALTIM, KOPKAD KALTIM, KSMKT KALTIM, FORUM SERIAL REMBUK WARGA Bpp, LPMD KALTIM, SHI KALTIM, MCW KALTIM, Sekber Laskar Batang, PC Lakpesdam NU Batang, TR Sirabumi Batang, Yayasan ALUR Batang, Paguyuban Anak Bangsa Batang, Professional Associations, Perkumpulan IDEA, KP2KKN – Jawa Tengah, Mova Al’afghani – CRPG, Perkumpulan Tafena Tabua, Publish What You Pay Indonesia, Komite Anti Korupsi (KoAK)-Lampung, PATTIRO, Pusat Studi Politik dan Kebijakan, Bojonegoro Institute, Pelajar dan Masyarakat Umum.
Dukungan Internasional:
Transparency International, UNCAC Coalition, TI France, TI Korea, Transparencia po Colombia, Koalisi Mahasiswa Indonesia-Australia, Proetica/TI Peru, TI Mexico, TI Venezuela, TI Macedonia, TI Palestine, RECAAD-Cameroon, Association for Promotion Sustainable Development India, TI Mongolia, Professor Keith Henderson, Shaazka Beyerle-Author Curtailing Corruption, Siswa Santoso-Amsterdam, Iman D Waskito-Berlin, Ghana Integrity Initiative.
