Pernyataan Sikap EK-LMND tentang Pengeroyokan oleh Oknum Pejabat Disdukcapil Bandarlampung

  • Bagikan
Ilustrasi pengeroyokan

Pelayanan administrasi publik atau yang lebih di kenal dengan birokrasi, ialah organisasi yang di ciptakan untuk memfasilitasi serta menunjang pembangunan dan juga menciptakan efisiensi organisasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pelayan publik & tentu saja di tuntut untuk memberikan kinerja yang baik dalam pemerintahan demi mendukung jalanya , tapi juga mampu memberikan pelayanan dengan empati, santun, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam pembangunan visi misi pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin agar setiap Pegawai Negeri Sipil selalu berupaya terus meningkatkan kesetiaan ketaatan, dan pengabdiannya tersebut, ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil atau di sebut Kode etik dan Standar Operasional Pelayanan (SOP).

Sedangkan stereotip yang berkembang di masyarakat inidonesia sampai hari ini, terkait kinerja dan efisiensi kerja birokrat pada institusi lembaga Negara hampir di penuhi dengan stigma-stigma
“lamban”, “menyebalkan” “rumit”, dsb. Faktanya di lapangan, stempel yang di berikan masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung, di perkuat dengan tindakan tidak terpuji bahkan menjijikan yang di lakukan oleh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasalnya, yang terjadi pada tanggal 1 september 2021 di Bandar Lampung, oknum pejabat Disdukcapil Bandar Lampung menunjukkan sifat arogansi dan jauh dari kata humanis saat memberikan pelayanan salah satu masyarakat yang hendak mengurus Kartu Keluarga di disdukcapil. sikap arogansi ASN tersebut, tidak berhenti dengan mengeluarkan nada tinggi namun juga berakhir pada aksi pengeroyokan. Tindakan premanisme yang di lakukan oleh seorang birokrat dan pelayan publik, bukan yang pertama di Indonesia secara keseluruhan, Namun juga hal tersebut tentu tidak boleh terjadi kembali ke depannya.

Pada momentum ini good governance menjadi sangat relevan. Good governance (GG) tidak hanya di tujukan pada terciptanya insitusi Negara yang kuat dan efektif serta akan melapangkan jalan bagi penciptaan masyarakat terbuka berbasis pasar. Sistem ini diyakini bisa mendisiplinkan aparatus pemerintahan, menghabisi praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, selain itu juga mendorong terciptanya birokrasi yang ideal secara organisasi & mempunyai karakter dan watak sebagai pelayan publik bagi birokratnya. Dan takada lagi ketimpangan pelayanan birokrasi yang di lakukan pemerintah versus birokrasi yang di lakukan oleh perusahaan swasta. Tidak hanya itu GG juga akan memicu terciptanya birokrasi masyarakat modern. Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi.

Kasus pengeroyokan ini juga, menjadi teguran kinerja pemerintahan Kota Bandar lampung, secara khusus, untuk meninjau dan memanejen birokatnya serta dengan cepat harus segera melakukan evaluasi profesionalitas birokasi yang sudah berjalan selama ini. Apalagi di era serba digital dan pesatnya perkembangan jaman, penumpukan pengurusan administrasi masih sering terjadi ini tentu

saja melegitimasi bahwa program fasilitas pengurusan Administrasi serba online yang ada di kota Bandar lampung tidak berjalan efektif.

Dengan itu, EK-LMND Bandar lampung, menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Walikota Bandarlampung, harus segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelayanan publik.

2. Mendesak walikota badar lampung untuk segera Copot kepala dinas kependudukan & pencatatan sipil, karna telah lalai dan tidak mampu memanajemen anggotanya.

3. Usut tuntas tindakan penganiayaan yang di lakukan oknum birokrat.

4. Mendesak inspektorat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum birokrat pemerintahan kota Bandar lampung, yang terbukti melakukan tindakan penganiayaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan sikap yang dikeluarkan EK-LMND Bandar Lampung terhadap kasus penganiayan yang menimpa masyrakat kota Bandar lampung di gedung pelayanan satu atap Kota Bandar Lampung.

Ketua EK-Bandar Lampung

Riski O.P

  • Bagikan