Pernyataan Sikap tentang Dugaan Perdagangan Manusia Anggota Satpol PP Pemkot Bandarlampung

Bagikan/Suka/Tweet:
Ilustrasi
Akhir-akhir ini Badan Polisi Pamong Praja ( Ban Pol PP) Kota Bandar Lampung
menjadi sorotan yang serius dikalangan masyarakat baik di daerah maupun di
Nasional. Betapa tidak, setelah menyegel dan mendorong penutupan secara paksa
City Spa Pusat Kebugaran di bilangan Teluk Betung Bandar Lampung,  kini
oknum anggotanya diduga terlibat perdagangan manusia (human
trafficking),
 pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) tas wanita dan
menyalahgunakan narkoba. Mencermati hal ini, kami dari Lampung Corruption Watch  (LCW) dan
Perjuangan Rakyat Nusantara (PERNUSA)menyampaikan pernyataan sikap
yakni:
1.      Bahwa, kita
sepakat untuk semua perbuatan termasuk dugaan perdagangan manusia ini diungkap
secara tuntas agar menjadi terang adanya karena diduga masih ada lagi
korban-korban lainnya yang enggan melaporkan kepada aparat Penegak hukum dan
aparat Kepolisian Resort Kota  (Polresta) Bandar Lampung kami dukung
sepenuhnya untuk mengungkap hal ini secara transparan dengan penuh
akuntabilitas kepada jabatan dan Publik;
2.      Bahwa, Proses
rekrutmen Honorer/Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Ban Pol
PP  diduga banyak masalah dan tidak transparansi, dimulai dari
standarisasi persyaratan pendidikan  hingga dugaan memberi uang
kepada oknum untuk diloloskan sebagai Honorer/TKS. Sehingga hasilnya adalah oknum honorer/TKS yang memiliki pribadi dan kemampuan sekelas pencuri/penjambret,
sering meminta uang/memalaki pedagang, penyalahgunaan narkoba hingga menjual
dan memperdagangkan manusia. Kedepan keberadaan Ban Pol PP Bandar  Lampung
harus dievalusi dan bagi yang tak memenuhi standar kelayakan maka disarankan
untuk diberhentikan karena birokrasi jangan sampai dibuat malu dan tugas
penegakan perda itu sangat kompleks sehingga dibutuhkan sosok dan pribadi
honorer/TKS yang mumpuni bukan hanya menghabiskan anggaran
daerah atau negara hanya sekedar menggaji manusia yang tak professional;
3.      Bahwa Ban Pol PP
Bandar Lampung sebagai perpanjangan kepentingan Walikota dalam Penegakan
Peraturan Daerah (Perda) agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dan bertindak
melebihi kewenangan aparat kepolisian. Ada beberapa bukti yang menunjuk
ugal-ugalannya Ban Pol PP Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari Pemerintah
Kota Bandar Lampung yakni pemasangan segel beberapa ruko di pasar tengah yang
berujung Gugatan PTUN pelaku usaha dan terakhir penutupan secara paksa pusat
kebugaran City Spa yang dinilai sebagian masyarakat tidak transparansi dalam penindakan sehingga pemiliknya pun
berusaha akan menumpuh jalur hukum;
4.      Bahwa,
pengangkatan honorer atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Ban Pol PP Bandar
Lampung  yang kini “dititipkan” di Dinas dan Badan serta di Kecamatan
dan di Kelurahan adalah hal yang keliru karena proses rekrutmennya untuk
memperkuat Personil Ban Pol PP dan ketika diperbantukan di Dinas, Badan,
Kecamatan dan Kelurahan mereka tak layak untuk mendapatkan tunjangan resiko
seperti layaknya bertugas di Ban Pol PP (diduga dana ini masih dicairkan
bersamaan dengan pembayaran gaji anggota Ban Pol PP);
5.      Bahwa, membaca dan
menyimak sikap yang diambil Kaban Pol PP Bandar Lampung yang terkesan emosional
tanpa melalui prosedur yang benar seharusnya tak langsung memberikan sikap dan
hukuman kepada siapapun termasuk terduga pelaku perdagangan manusia sebelum
proses hukum dapat dibuktikan di pengadilan. Ketika Kaban telah menjatuhkan
sanksi kepada terduga maka image yang terbangun seolah menjustifikasi perbuatan
pelaku adalah benar dan menyimpang sebelum ada pembuktian oleh pihak yang
berwenang. Hal ini akan menjadi bumerang ketika dalam perkembangan kasusnya
ternyata perbuatannya tidak dapat dibuktikan maka tentunya akan digugat dan
akan menimbulkan persoalan yang baru;
6.      Bahwa diduga
Kepala Badan (Kaban) Pol PP sudah menduduki jabatan ini selama lebih kurang 7
(tujuh) tahun tanpa ada penyegaran jabatan (rolling) dari atasannya, setelah
dilakukan investigasi pantas saja tak ada rolling terhadap Kaban Pol PP Bandar
Lampung karena statusnya masih tercatat sebagai Anggota Kepolisian Republik
Indonesia yang tak berhak untuk jabatan sipil. Seharusnya yang bersangkutan
mengundurkan diri dari kesatuannya sebagai Anggota Polri karena “TAK SATUPUN jabatan Struktural di Pegawai
Negeri Sipil MENJADI HALAL untuk diduduki Anggota Kepolisian dan TNI kecuali
yang bersangkutan mengalihkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil” hal
ini mengacu dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001
sebagaimana telah dirubah Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2002 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002  Tentang Pengalihan Status
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian RI menjadi Pegawai
Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural. Di dalam Peraturan ini hanya
bebeberapa jabatan yang dapat dijabat Anggota Kepolisian dan TNI tanpa harus
mengalihkan status kepegawaaiannya dan Kaban Pol PP tidak terdapat di dalamnya
sehingga Kaban Pol PP harus mengubah statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini harus menjadi catatan bahwa selain Bandar Lampung ada beberapa daerah
yang mengadopsi pola yang salah ini dan bahkan melanggar Peraturan
Perundang-Undangan;
7.      Bahwa, ke depan
dalam menjalankan Tugas para anggota Ban Pol PP Bandar Lampung harus tunduk
pada aturan bukan hanya dalam bekerja menegakkan perda juga aturan tentang
jabatan yang diduduki untuk menghindari permasalahan di kelak kemudian hari.
Demikianlah
Pernyataan sikap ini disampaikan pada Aksi Lampung Corruption Watch  dan Perjuangan Rakyat Nusantara
(PERNUSA) Tanggal 29 September 2015 di Pemerintah Kota dan
DPRD Kota serta Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
Bandar Lampung, 29 September 2015
Lampung Corruption Watch                                               Perjuangan Rakyat Nusantara
                  Dto                                                                                          Dto
         Husni Mubarok                                                                        Marbawi
Alparisi
                 Ketua                                                                                            Ketua