| Kaban Kesbangpol Irwan Sihar Marpaung dalam acara FGD bersama Komnas HAM di Pemprov Lampung , Kamis(26/11) |
BANDARLAMPUNG, Teraslampung–Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Komnas HAM terkait Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Pilkada, Netralitas PNS dan Pemenuhan Hak-Hak Para Pemilih di Ruang Rapat Asisten , Kamis (26/11).
Kaban Kesbangpol Irwan Sihar Marpaung mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk desk pilkada guna mengecek kesiapan pemilihan umum kepala daerah serentak pada Desember 2015.”Desk pilkada bertujuan untuk menganalisis, memprediksi situasi politik dan memberikan rekomendasi langsung kepada gubernur. Sehingga dengan desk pilkada diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama berlangsungnya pesta demokrasi itu”, katanya.
Lebih lanjut Kaban Kesbangpol menjelaskan, situasi politik di Provinsi Lampung saat ini masih tergolong aman meskipun tidak terlepas dari terjadinya gesekan-gesekan antar pihak terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Masalah DPT sudah selesai, surat suara yang rusak sudah diperbaiki, saat ini para pasangan calonkada sedang melaksanakan debat terbuka di media sampai dengan 5 Desember diharapkan semua dapat berjalan tertib dan aman”, ujarnya.
Sementara itu, Tim Pemantuan Komnas HAM Ansori Sinungan menjelaskan bahwa Pemerintah Lampung merupakan mitra Komnas HAM dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Provinsi Lampung termasuk permasalahan terkait Pilkada Serentak mendatang. Hal ini sebagaimana MOU antara Pemprov dan Komnas HAM yang telah ditandatangani di Aula Unila Rabu (25/11).
“Peran Pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diharapkan dengan sinergi antara Komnas HAM dan Pemerintah dapat menjadi solusi berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Lampung”, jelasnya.
Dalam pertemuan ini Pemerintah Provinsi Lampung juga turut mengundang perwakilan dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. “Sehingga dapat dijadikan ajang untuk tukar pendapat dengan Komnas HAM mengenai permasalahan terkait pilkada di 3 kabupaten tersebut”, tambahnya. Mas Alina Arifin
