Perubahan KUA-PPAS 2021 Lampung Utara, Dinas PUPR Disuntik Dana Ratusan Miliar

  • Bagikan
‎Bupati Budi Utomo menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun 2021 pada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, Rabu petang (8/9/2021).
‎Bupati Budi Utomo menyerahkan dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun 2021 pada Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, Rabu petang (8/9/2021).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Lampung Utara akan mendapatkan tambahan anggaran ratusan Miliar dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara tahun 2021. Total tambahan dana yang akan mereka kelola mencapai Rp107.642.242.165.

BACA: Terlambat, Pemkab Lampura Tetap Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2021

Selain DPUPR, di urutan kedua dan ketiga ada Dinas Perdagangan dan ‎Kesehatan. Masing – masing akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar 22.415.464.000, dan 18.600.098.376. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara usai mengalami perubahan mendatang diperkirakan berjumlah Rp1.703.100.986.251,00.

Perkiraan penambahan anggaran untuk ketiga perangkat daerah itu terungkap dalam dokumen rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 yang disampaikan pemkab pada DPRD Lampung Utara, Rabu sore (8/9/2021).

‎Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati Budi Utomo mengatakan bahwa perubahan KUA-PPAS didasari oleh adanya perkembangan dan asumsi yang tidak sesuai lainnya. Perkembangan dan asumsi yang tidak sesuai itu berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak tersedianya alokasi belanja daerah.

“Semoga dapat segera disepakati bersama dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan bersama sehingga dapat dijadikan landasan penyusunan Perubahan APBD 2021,” terang Budi Utomo dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli tersebut.

Orang nomor satu di Lampung Utara ini juga mengatakan, perubahan KUA-PPAS dilakukan sebagai tindak lanjut dari ‎terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19. Kebijakan ini membuat sumber pendapatan asli daerah Lampung Utara melenceng dari target.

“Inilah alasannya mengapa diperlukan penyesuaian belanja daerah dan pembiayaan daerah,” kata dia.

Seperti sidang paripurna yang sudah – sudah, ‎seluruh fraksi di DPRD Lampung Utara kompak untuk meniadakan pemandangan umum fraksi ketimbang menyampaikan pemandangan umum mereka dalam sidang paripurna.

Sidang paripurna akan kembali dilanjutkan dengan agenda penyampaian hasil Panitia Kerja Badan Anggaran Rancangan KUA-PPAS dalam beberapa waktu ke depan.

  • Bagikan