PGK Dukung Upaya Kepolisian Usut Dugaan Skandal Ijazah Palsu Oknum Kepala Desa Lampura

Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara yang beredar di kalangan wartawan. Surat itu berisikan penjelasan bahwa NISN dalam UN Paket B tahun 2016/2017 yang digunakan oleh PHS ‎adalah milik Sopyan Nurrohim
Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara yang beredar di kalangan wartawan. Surat itu berisikan penjelasan bahwa NISN dalam UN Paket B tahun 2016/2017 yang digunakan oleh PHS ‎adalah milik Sopyan Nurrohim.
Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Lampung Utara mendukung penuh upaya pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh PHS, oknum Kepala Desa Subik, Abung Tengah, Lampung Utara. Kasus ini sendiri telah dilaporkan pada pertengahan Desember 2021 lalu.

“Kasus ini harus diusut tuntas supaya persoalan ini menjadi terang benderang,” tegas Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi, Rabu (9/2/2022).

‎Exsadi mengatakan, akhir dari dugaan skandal ini sangat dinantikan oleh masyarakat termasuk mereka. Sebab, ramainya pemberitaan mengenai dugaan skandal ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk citra Lampung Utara di kancah nasional. Dunia pendidikan Lampung turut terkena imbas dari persoalan tersebut.

“Jika skandal itu benar adanya, tentu ini persoalan yang tidak dapat dibenarkan apa pun alasannya karena hal ini adalah perbuatan melanggar hukum,” paparnya.

Selain termasuk perbuatan melanggar hukum, skandal it‎u juga menjadi isyarat adanya kelemahan dalam proses administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa serentak pada awal Desember 2021 lalu. Bahkan, bisa jadi kelemahan itu memang sebuah hal yang sengaja dilakukan supaya yang bersangkutan dapat melenggang mulus sebagai calon kepala desa.

“Tapi, dengan catatan jika skandal itu terbukti benar adanya. Jika tidak segera pulihkan nama baik yang bersangkutan,” jelas dia.

Benar atau tidaknya dugaan tersebut hanya dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Seperti yang diketahuinya proses penanganan persoalan ini masih terus berjalan di Polres Lampung Utara. Bahkan, diketahuinya pula bahwa pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara persoalan ini dalam pekan – pekan ini juga.

“Kami yakin dan percaya bahwa pihak penyidik akan bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani persoalan yang sangat menyita perhatian publik ini,” katanya.

Sebelumnya, dilansir dari salah satu media lokal di Lampung Utara, dugaan penggunaan ijazah palsu Paket B milik milik PHS kian menguar. Alasannya ; ijazah Paket B yang dikeluarkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Sepakat” Tanjung Raja ternyata bukanlah atas nama Poniran HS, melainkan atas nama Sopyan Nurrohim.

Hal itu diketahui dari Surat yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampura No.800/614/14-LU/2021. Dalam surat tertanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani Mat Soleh Kepala Disdikbud Lampura, disebutkan benar PKBM Sepakat pada Tahun Pelajaran 2016/2017 menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Paket B. Namun berdasarkan Daftar Peserta Ujian Nasional Tahun 2016/2017 Data Peserta Didik dengan NISM 9962443178 adalah atas nama Sopyan Nurrohim bukan atas nama Poniran HS.

Surat Disdikbud Lampura itu disampaikan, sebagai jawaban atas Surat yang dilayangkan Kantor Hukum IRH & Partners Advokat dan Konsultan Hukum, sebagai kuasa hukum pelapor. Pelapor menyampaikan adanya dugaan penggunaan Ijazah palsu yang digunakan Poniran pada pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa Subik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serantak pada 8 Desember 2021 lalu.

Merujuk Surat Disdikbud Lampura itu, jelas Poniran tidak mengikuti pelajaran dan ujian nasional program kesetaraan paket B tahun pelajaran 2016/2017 yang diselenggarakan PKBM sepakat. Lantas mengapa ijazah yang ditandatangani ketua atau kepala PKBM Sepakat Iskandar Zulkarnaen dapat berada ditangan Poniran. Apalagi kemudian dipergunakan untuk pencalonan. Apakah Poniran tidak mengetahui jika ijazahnya itu atas nama orang lain, atau memang bekerja sama dengan Iskandar Zulkarnaen untuk melakukan pemalsuan ijazah.

Sayangnya Iskandar Zulkarnaen yang dihubungi melalui aplikasi Wa dengan Nomor 081369097XXX meskipun dalam status aktif malah tidak menjawab. Begitupun dengan pesan singkat yang ditulis pukul 13.54 WIB. Meskipun terkirim, namun pesan berisi pertanyaan yang disampaikan seputar ijazah yang dikeluarkanya itu belum juga memperoleh jawaban.

Di sisi lain, Poniran HS menyatakan dirinya tidak mengetahui jika ijazahnya itu palsu atau asli. Tetapi ia menyatakan mengikuti pembelajaran dan ujian nasional paket B pada PKBM Sepakat tahun pelajaran 2016/2017. Disampaikan Poniran, bahwa program Paket B itu ia ikuti sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran pada PKBM Sepakat. Karenanya, apabila ijazah tersebut palsu, yang bertanggungjawab adalah PKBM Sepakat. Tentu pemalsuan itu bukan dilakukan dirinya, melainkan PKBM Sepakat yang mengeluarkan ijazah tersebut.

“Jika tuduhan itu benar, dalam hal ini saya menjadi korban. Karenanya saya sendiri akan menuntut secara hukum PKBM itu. Sebab saya merasa benar-benar mengikuti tahapan-tahapan belajar pada PKBM Sepakat,” jelas dia.

You cannot copy content of this page