TERASLAMPUNG.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah bersinergi dengan pemerintah dengan sangat baik setahun terakhir ini.
“Sinergi itu bisa dilanjutkan dan saling memperbaiki diri agar masing-masing lembaga negara bisa semakin dipercaya oleh rakyat,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8) pagi.
Presiden Jokowi memulai dengan memberikan apresiasi kepada MPR RI yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden juga menyambut baik gagasan MPR untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. “Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan,” tutur Presiden.
Untuk DPR, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas upayanya dalam memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Hingga Agustus 2016, menurut Presiden, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi undang-undang, antara lain Undang-Undang (UU) tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat; UU tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara; serta UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.
Sementara dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, lanjut Presiden, DPR bersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tentang RAPBN 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.
“DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu harus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja,” tegas Presiden.
Presiden juga memberikan apresiasinya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sejak tahun 2015, telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah.
“Selama setahun lebih penerapan standar itu, informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikan secara lebih transparan dan akuntabel,” jelas Presiden.
Menurut Presiden, BPK memberikan perhatian dan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Hasil pemeriksaan BPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing guna pencapaian tujuan negara,” ujarnya.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diapresiasi Presiden Jokowi karena telah berpartisipasi aktif pada penetapan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial.
“DPD juga ikut mendukung pengembangan ekonomi kreatif hingga penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak dan remaja,” kata Presiden Jokowi.
