Beranda News Pilbup Pilbup Lampura, Panwaslu Dalami Status Kepegawaian Budi Utomo

Pilbup Lampura, Panwaslu Dalami Status Kepegawaian Budi Utomo

138
BERBAGI
Kepala BPKA Lampung Utara,Utara, Budi Utomo.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi– Panitia Pengawas Pemilu Lampung Utara (Panwaslu Lampura) mengaku masih mendalami status kepegawaian Budi Utomo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lampura, yang dikabarkan akan maju bersama petahana Agung Ilmu Mangkunegara dalam Pemilihan Bupati Lampura, Juni 2018 mendatang.

‎”Persoalan ini (status pegawai Budi Utomo) masih dalam kajian,” kata Ketua Panwaslu Lampura, Zainal Bachtiar didampingi kedua komisioner lainnya, Agus Ramdani dan Ma’sum Busthomi, di kantornya, Kamis (4/1/2018).

Zainal mengaku pihaknya belum dapat memastikan apakah ada pelanggaran dalam persoalan ini atau tidak.

Persoalan ini mencuat berawal dari laporan masyarakat yang menyatakan adanya peredaran brosur yang memuat gambar Budi Utomo mendampingi Petahana Agung Ilmu Mangkunegara.

Gambar Budi Utomo dalam brosur inilah yang menjadi pangkal persoalan karena menurut laporan itu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara aktif. Setiap ASN dilarang untuk terlibat politik praktis dan harus mengundurkan diri jika ingin mencalonkan diri dalam Pemilukada.

“Pak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Iwan Setiawan ‎sudah kami mintai keterangan hari ini terkait status pak Budi,” jelasnya.

‎Menurut pihak BKPSDM, Budi Utomo saat ini dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) karena yang bersangkutan akan resmi pensiun pada bulan Maret mendatang. Berdasarkan peraturan yang ada, apa yang dilakukan oleh Budi Utomo ini sama sekali tidak melanggar aturan.

“‎Kalau menurut pak Iwan, apa yang dilakukan oleh pak Budi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32/1979 dan Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4 Tahun 1980. Oleh karenanya, kami akan pelajari dulu aturan – aturan itu sebelum mengambil sikap,” terang dia.

Ditambahkan Agus Ramdhani, Komisioner Panwaslu lainnya, ‎pihaknya akan mengkaji secara seksama pelbagai peraturan yang disampaikan oleh pihak BKPSDM terkait persoalan ini. Dengan demikian, apapun hasil rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh mereka akan benar – benar sesuai aturan.

“Semua aturan itu akan kami kaji untuk menentukan apakah dalam MPP, para ASN mempunyai hak politik. Sebab, setiap keputusan yang kami keluarkan harus berpedoman pada peraturan yang ada,” katanya.

Agus yang membidangi urusan pencegahan dalam Panwaslu ini juga menyampaikan telah mengimbau kepada setiap koordinator kecamatan dari masing – masing pasangan calon kepala daerah untuk tidak lagi melakukan pembagian – pembagian barang atau sejenisnya kepada masyarakat. Ia juga telah meminta kepada para anggota Panwas tingkat kecamatan untuk lebih pro aktif dalam mencegah adanya pembagian – pembagian barang atau bingkisan kepada masyarakat jelang Pilbup ini.

‎”Kami sudah instrusikan kepada para Panwascam untuk melakukan pencegahan dini agar hal seperti ini tak lagi terulang dalam tahapan Pilbup mendatang,” papar dia.

Di sisi lain, ‎Kepala BKPSDM, Iwan Setiawan membenarkan jika Budi Utomo hingga kini masih berstatus sebagai ASN aktif. Kendati demikian, yang bersangkutan sedang dalam Masa Persiapan Pensiun pada bulan Maret mendatang.

Secara tersirat, Iwan mengatakan, status ASN dan keinginan Budi untuk maju dalam Pilbup mendatang sama sekali tidak melanggar aturan apapun. Sebab, pernyataan mundur dari ASN baru akan diperlukan pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

“Yang terpenting, saat pendaftaran di KPU, yang bersangkutan sudah menyatakan surat pengunduran diri dari ASN,” jelas Iwan.